Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dan menetapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai prioritas nasional. Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat dampak buruk yang terus ditimbulkan oleh bencana tahunan tersebut terhadap masyarakat luas.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan tidak bisa lagi dianggap sebagai isu lokal biasa. Skala dampaknya yang meluas memerlukan perhatian khusus dan intervensi langsung dari jajaran pemerintah pusat agar penanggulangan dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan efektif.
Dampak Ganda: Krisis Kesehatan dan Kerugian Ekonomi
Dalam pernyataannya, Alex Indra Lukman menyoroti secara mendalam mengenai dua dampak utama yang paling dirasakan oleh masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan ini, yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi.
Dari sisi kesehatan, kabut asap yang dihasilkan dari karhutla sangat membahayakan kondisi fisik warga Kalimantan. Paparan asap secara terus-menerus memicu berbagai gangguan pernapasan serta menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat secara signifikan.
Sementara itu, dari sisi ekonomi, karhutla menyebabkan kerugian material yang tidak sedikit. Aktivitas perdagangan terganggu, mobilitas transportasi udara dan darat kerap terhambat akibat terbatasnya jarak pandang, yang pada akhirnya memicu perlambatan roda perekonomian di wilayah terdampak.
Desakan Komisi IV DPR untuk Solusi Komprehensif
Dengan melihat besarnya kerugian yang dialami masyarakat, Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk segera memprioritaskan alokasi sumber daya serta meningkatkan koordinasi antarlembaga. Penanganan di lapangan diharapkan tidak hanya bersifat reaktif saat api sudah membesar, namun juga mengedepankan langkah pencegahan yang terintegrasi.
Melalui desakan ini, pihak legislatif berharap pemerintah dapat segera menyusun skema penanganan karhutla Kalimantan yang lebih komprehensif guna melindungi keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, serta stabilitas perekonomian daerah.
Artikel ini disadur dan ditulis ulang. Sumber: news.detik.com
