Isu hangat mengenai dugaan manuver Wali Kota Semarang, Agustin Wilujeng, yang berupaya “mengobok-obok” BUMD Kota Semarang kini menjadi sorotan publik. Manuver ini diduga bertujuan untuk memasukkan orang-orang yang dianggap dekat dengan sang wali kota ke dalam jabatan-jabatan tertentu di BUMD. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan aktivis sosial yang menilai tindakan tersebut mengada-ada dan jauh dari kebutuhan mendesak.
Kebijakan kontroversial ini diduga menyasar beberapa BUMD strategis di Kota Semarang, seperti Semarang Zoo, BPS, dan PDAM Tirta Moedal. Surat yang dikeluarkan oleh Asisten II, Hernowo Budi Luhur, menjadi pemicu utama polemik ini. Narasi yang dibangun adalah konsolidasi, namun justru dianggap sebagai strategi untuk menggusur pejabat-pejabat yang baru saja dilantik.
Ronny Maryanto dari KP2KKN mengungkapkan keprihatinannya.
“Kebijakan itu kuat aroma ketidakberesan, dan sangat dipaksakan. Ini berbahaya karena dapat memicu kekecewaan publik,” ujar Ronny, dikutip dari gemapos.id, Rabu (1/10/2025).
Isu penempatan tim sukses, salah satunya Wawan, yang pernah ikut dalam kontestasi Pilwakot, namun gagal melaju dan kini bergabung dengan tim Agustin, semakin memperkeruh suasana.
Kontroversi ini juga memicu reaksi keras dari Dewan Pengawas PDAM Tirta Moedal yang sempat menolak rencana tersebut dan bahkan mengancam akan menggugat jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Eskalasi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil yang meyakini bahwa kebijakan ini merupakan hasil intervensi wali kota melalui birokrasi.
Ketua Forum LSM Gapura, Ahmad Robani Albar, menekankan pentingnya transparansi.
“Syaratnya harus ada penjelasan terbuka tanpa menunggu di obok-obok publik tapi baru mengakui bersalah. Kalau benar dibuktikan penelusuran, ya pihak itu tidak boleh kabur melarikan diri, tapi harus paham konsekuensinya,” ucap Robani, Selasa (30/9).
LSM Gapura menegaskan akan mengawal dan membongkar jika kebijakan tersebut hanya akal-akalan, sementara LSM lain juga siap mengkritisi kebijakan wali kota.
Dukungan terhadap pemenangan Pilkada Serentak 2024 diduga kuat menjadi alasan di balik pemberian bonus jabatan.
“Pokoknya saya dukung untuk jangan ditutup-tutupi. Kalau iya, kita semua harus tau. Tapi apabila tidak, tetap tugas kita adalah untuk menjadi pengawas seluruh instansi pelayanan masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, Ronny Maryanto, berpendapat bahwa proses penetapan pimpinan lembaga tidak selalu menyalahi prosedur, bahkan jika jabatan tersebut diisi oleh orang-orang dekat pemegang kekuasaan.
“Dalam proses penetapan, tentunya sudah ada prosedur untuk dijadikan penilaian. Jadi, meskipun terpilih dan posisi ditempati orang-orang dekat penguasa, tidak masalah. Asalkan sudah ada penilaian obyektif. Beda halnya ada kesengajaan penempatan, kalau betul di atur memasukkan orang tentu tidak bisa dimaafkan,” ucap Ronny.
Ronny juga menjelaskan bahwa penempatan orang-orang dekat bisa saja bertujuan untuk berbagi keuntungan atau memperlancar pengaruh demi meraih kekuasaan.
“Bisa saja terjadi bila ada tujuan akhir memenangkan kekuasaan tetapi harus dengan mengalahkan kepentingan. Atau atas kesepakatan juga mungkin, satu dan lain pihak sengaja menyiapkan imbalan keuntungan karena berterima kasih telah dibantu. Tapi, suatu masalah sebetulnya biasa-biasa saja jika tidak dilihat berlebihan,” katanya.
