Artis Raffi Ahmad menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah beredar kabar ia akan menggantikan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kabar ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025, dan memberhentikan Dito dari jabatannya.
Nama Raffi Ahmad mencuat sebagai kandidat kuat pengganti Menpora. Hal ini terungkap setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan penundaan pelantikan Menpora baru karena calon pejabat sedang berada di luar kota. Keberadaan Raffi Ahmad di luar kota pada hari yang sama, untuk menjenguk ibunya yang dirawat di rumah sakit, menimbulkan spekulasi publik.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan penundaan pelantikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, “Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi masih di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini.”
Raffi Ahmad sendiri mengunggah momen kunjungannya kepada ibunya, Amy Qanita, di rumah sakit melalui akun Instagram @raffinagita1717. Unggahan tersebut memperlihatkan Raffi mencium kening sang ibunda. Keberadaan Raffi di luar kota pada hari yang sama dengan pengumuman penundaan pelantikan Menpora semakin memperkuat spekulasi tersebut.
Kabar ini memicu pertanyaan publik mengenai gaji dan fasilitas yang akan diterima Raffi Ahmad jika benar dilantik sebagai Menpora. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan, ditambah tunjangan jabatan Rp13.608.000, sehingga totalnya mencapai Rp18.648.000 per bulan. Angka tersebut belum termasuk tunjangan kinerja dan fasilitas lain seperti rumah dinas dan mobil dinas.
Saat ini, Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Namun, penunjukannya sebagai Menpora masih sebatas spekulasi. Beberapa nama lain juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial, termasuk Putri Komarudin (anggota Komisi XI DPR RI) dan Taufik Hidayat (anggota Komisi II DPR RI).
