Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut satu, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Azhar Arsyad (DIA), membuka hotline pengaduan untuk menampung laporan pelanggaran dan kecurangan Pilgub Sulsel. Langkah ini bertujuan untuk memastikan Pilkada berlangsung adil dan demokratis.
Hotline pengaduan tersebut dapat diakses melalui nomor telepon dan WhatsApp di 0851-9155-1998. Masyarakat dapat melaporkan berbagai indikasi kecurangan pemilu, mulai dari politik uang hingga dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan. Laporan diharapkan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung seperti foto, video, dan rekaman audio.
Juru Bicara DIA, Asri Tadda, menjelaskan tujuan dibentuknya hotline ini di Makassar, Selasa (26/11/2024).
“Hotline ini dibuka Tim Hukum DIA untuk menampung laporan dari masyarakat jika menemukan adanya indikasi kecurangan di TPS atau pelanggaran kepemiluan lainnya,” jelas Asri Tadda.
Asri menekankan pentingnya kelengkapan laporan yang disampaikan masyarakat. Detail lokasi dan waktu kejadian sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses penyelidikan.
“Jadi jika masyarakat menemukan indikasi kecurangan atau pelanggaran kepemiluan, seperti politik uang, termasuk yang melibatkan ASN serta aparat keamanan, langsung saja kirimkan rekaman videonya, foto atau audionya ke nomor di atas,” ungkap Asri.
Tim Hukum DIA telah mempersiapkan penanggung jawab di setiap kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Di Kota Makassar, tim hukum bahkan disiagakan di setiap kecamatan.
Asri menambahkan, “Tiap daerah kabupaten dan kota sudah ada anggota Tim Hukum DiA yang disiapkan mengawal laporan yang masuk. Khusus di Makassar, tim hukum malah standby untuk setiap Kecamatan,”
Asri berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. Hotline ini diharapkan dapat menciptakan Pilkada yang bersih, aman, dan lancar.
“Danny-Azhar jauh-jauh hari sudah berkomitmen kuat mewujudkan Pilkada yang berkualitas, aman dan lancar, serta bersih dari segala macam praktek politik uang atau intimidasi. Kita ingin rakyat merdeka memilih pemimpin terbaik untuk daerah ini,” tutup Asri. Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Asri untuk memastikan pilkada yang jujur dan berintegritas.
