Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menekankan pentingnya reklamasi tambang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tindakan nyata dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa reklamasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar tambang.
Dalam wawancara bersama Jaringan Promedia, politisi Partai Golkar ini menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaporan reklamasi oleh sejumlah BUMN. Firnando juga menekankan perlunya pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan reklamasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang nyata.
Reklamasi Tambang: Lebih dari Sekadar Laporan
Firnando menegaskan bahwa reklamasi tambang oleh BUMN harus lebih dari sekadar kewajiban administratif. Ia menekankan pentingnya tindakan nyata dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar laporan di atas kertas. Komisi VI DPR RI telah menjadwalkan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan reklamasi berjalan efektif.
Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat
Firnando menyoroti kurangnya transparansi dalam pelaporan reklamasi oleh beberapa BUMN. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan verifikasi langsung terhadap pelaksanaan reklamasi.
“Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti tanggung jawab ekologis dan sosial BUMN,” tegasnya.
Efisiensi dan Akuntabilitas BUMN
Selain reklamasi, Firnando juga menyoroti isu inefisiensi di tubuh BUMN, termasuk proyek gagal blast furnace Krakatau Steel senilai Rp30 triliun. Ia menekankan pentingnya studi kelayakan dan audit yang transparan untuk setiap proyek BUMN.
Firnando menyampaikan pandangannya terkait efisiensi dan akuntabilitas BUMN, serta pandangannya mengenai lembaga investasi baru Danantara, dan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto.
Kurus Tapi Kuat: Reformasi di Tubuh BUMN
Firnando menekankan perlunya BUMN yang efisien dan kuat. Ia mengkritik proyek-proyek yang dijalankan tanpa akuntabilitas yang jelas. Menurutnya, BUMN harus beroperasi secara efektif dan efisien, bukan hanya mengandalkan program strategis tanpa mempertimbangkan aspek akuntabilitas.
Danantara: Transparansi dan Profesionalisme Kunci
Terkait pembentukan Danantara, lembaga investasi baru milik BUMN, Firnando memberikan dukungan dengan syarat transparansi dan profesionalisme tetap dijaga. Ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak menjadi birokrasi baru atau alat politik.
Perlindungan Industri Nasional
Firnando juga menyoroti dampak negatif dari banjir impor murah dari Tiongkok dan Thailand yang mengancam industri nasional seperti baja, semen, dan tekstil. Ia mendorong pemerintah untuk menerapkan proteksi pintar untuk melindungi sektor strategis.
Firnando mengemukakan kekhawatiran tentang dampak impor murah terhadap industri nasional. Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah protektif guna melindungi sektor-sektor strategis dari persaingan yang tidak sehat.
Proteksi Pintar untuk Sektor Strategis
Firnando mengingatkan bahwa jika impor terus dibiarkan tanpa adanya penyesuaian bea masuk, industri nasional berisiko mengalami kerugian besar. Ia menekankan pentingnya kebijakan proteksi yang cerdas untuk menjaga keberlangsungan industri strategis.
Optimisme Terhadap Kebijakan Ekonomi
Menutup pembicaraan, Firnando menyatakan optimismenya terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berorientasi pada penguatan produksi nasional.
Firnando H. Ganinduto menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto.
Ia menyatakan harapannya agar dapat dikenang sebagai legislator yang berjuang untuk mengembalikan BUMN pada jati dirinya sebagai agen pembangunan bangsa. Firnando percaya bahwa keseimbangan antara BUMN, industri, dan rakyat akan membawa Indonesia menuju kedaulatan sejati.
“Saya ingin dikenang sebagai legislator yang berjuang agar BUMN kembali ke jati dirinya: agen pembangunan bangsa. Kalau BUMN, industri, dan rakyat berjalan seimbang, di situlah Indonesia benar-benar berdaulat,” pungkasnya.
