Publik tengah dihebohkan dengan perseteruan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Permasalahan berawal dari tudingan adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat senilai Rp4,17 triliun yang “mengendap” di bank. Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan tudingan tersebut, yang kemudian memicu respons keras dari pihak Kementerian Keuangan.
Perseteruan ini menjadi sorotan karena melibatkan dua pejabat tinggi negara yang saling menguji kebenaran terkait pengelolaan keuangan daerah. Publik kini menanti kejelasan dan transparansi dari kedua belah pihak mengenai dugaan penyimpanan dana APBD tersebut.
Tantangan Dedi Mulyadi dan Bantahan Keras
Perdebatan ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan adanya dana APBD Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito. Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi dengan tegas membantah tudingan itu. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana APBD yang sengaja disimpan dalam bentuk deposito.
Penelusuran Langsung dan Tantangan Menkeu
Dedi Mulyadi mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke Bank Jabar Banten (BJB). Hasilnya, ia mengklaim tidak menemukan adanya dana yang disimpan dalam bentuk deposito.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi Mulyadi.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Dedi juga menambahkan bahwa dana sebesar Rp2,4 triliun yang ada di BJB digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur publik.
Pemprov Jabar Siap Diperiksa
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia percaya bahwa keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka untuk memeriksa kas daerah kami. Kas daerah itu biasanya sudah diperiksa oleh BPK. Untuk itu, dipersilakan Badan Pemeriksa Keuangan,” tegas Dedi.
Respons Tegas Menteri Keuangan
Menanggapi tantangan Dedi Mulyadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons yang tak kalah tegas. Ia menegaskan bahwa data yang ia sampaikan bukanlah hasil perkiraan, melainkan bersumber dari laporan resmi perbankan.
Purbaya menolak tudingan bahwa ia asal bicara. Ia menjelaskan bahwa data tersebut berasal dari Bank Indonesia.
“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan,” ujar Purbaya.
Data Agregat Nasional
Purbaya menjelaskan bahwa data yang ia rujuk adalah data agregat nasional tentang daerah-daerah yang menyimpan dana APBD di bank. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara spesifik menyebutkan data Jawa Barat.
“Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI,” tegasnya.
Perdebatan ini masih terus berlanjut dan menjadi perhatian publik. Masyarakat menanti pembuktian data dan transparansi dari kedua belah pihak terkait dugaan penyimpanan dana APBD Jawa Barat.
