Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung ke Jawa Tengah untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap maraknya aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas).
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, memimpin peninjauan tersebut. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta menindak tegas segala bentuk premanisme yang mengganggu investasi dan meresahkan masyarakat.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan. Asep menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas oknum ormas yang melanggar hukum, dengan tetap memberikan pembinaan bagi ormas yang bersedia memperbaiki diri.
Tindakan Tegas dan Pembinaan
Asep menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah atas upaya mereka menjaga kondusifitas keamanan. Penindakan hukum yang tegas akan diberikan kepada oknum ormas yang terbukti melakukan pelanggaran, diimbangi dengan program pembinaan untuk mencegah terulangnya aksi serupa.
Pembinaan ini bertujuan untuk mengarahkan ormas agar berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban, bukan malah menjadi sumber gangguan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi yang menyeluruh, tidak hanya represif tetapi juga preventif.
Kawasan Industri, Titik Rawan Premanisme
Berdasarkan laporan Polda Jawa Tengah, sepanjang tahun 2025 telah terjadi 26 gangguan kamtibmas di 15 Polresta/Polres. Beberapa kawasan industri di Jawa Tengah teridentifikasi sebagai titik rawan premanisme yang melibatkan oknum ormas.
Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Semarang, Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Kendal, dan Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak menjadi fokus perhatian. Peningkatan pengawasan dan patroli di kawasan-kawasan ini akan terus ditingkatkan.
Upaya Pencegahan Premanisme
Selain penindakan hukum, upaya pencegahan premanisme juga perlu dilakukan secara komprehensif. Hal ini meliputi kerjasama antar instansi pemerintah, pelibatan tokoh masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.
Pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya premanisme kepada masyarakat luas, khususnya di sekitar kawasan industri, sangat diperlukan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kegiatan investasi dan perekonomian.
Pemerintah juga akan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta yang beroperasi di kawasan industri untuk bersama-sama menjaga keamanan dan mencegah aksi premanisme. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam melaporkan setiap indikasi atau aksi premanisme.
Dengan strategi yang terpadu dan komprehensif ini, diharapkan angka premanisme di Jawa Tengah dapat ditekan dan iklim investasi dapat tetap terjaga.
Tinggalkan komentar