Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Juru Bicara Istana, Dr. Ujang Komarudin, menekankan pentingnya komunikasi publik yang utuh dan seimbang terkait capaian pemerintah. Banyak program strategis Presiden Prabowo Subianto yang belum tersosialisasikan secara optimal kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kritik dan persepsi negatif.
Ujang menyampaikan hal ini dalam Diskusi Publik “Komunikasi Merah Putih” di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Ia menjelaskan bahwa kritik dalam demokrasi memang sah, namun fakta dan capaian pemerintah juga harus disampaikan secara transparan.
Acara tersebut juga dihadiri Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, dan Plt. Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Muhammad Saifulloh. Ketiganya membahas pentingnya strategi komunikasi pemerintah yang efektif di tengah maraknya informasi yang salah dan manipulatif.
Capaian Pemerintah dalam Tujuh Bulan Pertama Pemerintahan Kabinet Merah Putih
Ujang memaparkan beberapa capaian penting pemerintahan, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat. Program ini bahkan menarik perhatian Bill Gates yang datang langsung ke Indonesia untuk melihat implementasinya. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Selain MBG, ada juga Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memberikan akses kesehatan kepada jutaan masyarakat. Akses kesehatan yang merata adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Reformasi pendataan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi sorotan. DTSEN bertujuan untuk meningkatkan keakuratan penyaluran bantuan sosial dan subsidi, memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan.
Meskipun demikian, Ujang mengakui bahwa keberhasilan-keberhasilan ini seringkali tertutupi oleh narasi negatif di media sosial. Ia menyoroti bagaimana media sosial seringkali lebih diwarnai oleh serangan dan nyinyiran ketimbang diskusi substansial mengenai pembangunan.
Hasil survei menunjukkan bahwa netizen Indonesia termasuk yang paling tidak sopan di dunia digital. Hal ini mempertegas perlunya pembenahan komunikasi publik secara menyeluruh dan edukasi digital bagi masyarakat.
Ujang juga mengakui adanya kekurangan, seperti insiden keracunan dalam program MBG. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah merespons kejadian tersebut dengan cepat dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan program.
Tantangan Komunikasi Publik di Era Disinformasi
Ismail Fahmi dari Drone Emprit menyoroti tantangan besar pemerintah dalam mengelola komunikasi publik, khususnya di tengah maraknya disinformasi. Contohnya adalah kasus disinformasi terkait vaksin TBC baru-baru ini.
Klarifikasi resmi pemerintah seringkali kalah cepat dibandingkan narasi negatif yang disebar oleh kelompok oposisi dan akun-akun antivaksin. Narasi negatif ini seringkali mengaitkan program vaksin dengan teori konspirasi, bahkan melibatkan tokoh internasional seperti Bill Gates.
Berdasarkan pantauan Drone Emprit, percakapan terkait vaksin TBC melonjak sejak 7 Mei, dengan dominasi sentimen negatif (63%). Twitter, meskipun jumlah penggunanya lebih kecil dibandingkan platform lain, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik.
Aktor utama penyebaran narasi negatif adalah akun-akun oposisi, akun anonim, dan kelompok antivaksin. Meskipun klarifikasi sudah diberikan oleh berbagai pihak, narasi positif tetap tertinggal dari gelombang disinformasi.
Ismail menekankan perlunya pemerintah membangun narasi dari awal, bukan hanya reaktif setelah isu membesar. Hal ini membutuhkan strategi komunikasi yang proaktif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor—akademisi, media, dan institusi pendidikan—untuk memperkuat komunikasi publik dan melawan penyebaran hoaks. Kerja sama ini krusial untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Kesimpulannya, pemerintah perlu meningkatkan strategi komunikasi publiknya untuk melawan disinformasi dan menyampaikan capaian pembangunan secara efektif kepada masyarakat. Kolaborasi dan transparansi sangat penting dalam membangun kepercayaan publik.
