Fraksi Partai NasDem DPR RI mengambil tindakan tegas terhadap Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach menyusul penonaktifan keduanya. Langkah ini merupakan respons langsung atas surat DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII.
Sebagai konsekuensi penonaktifan yang efektif sejak 1 September 2025, Fraksi NasDem DPR RI memutuskan untuk menghentikan sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang diterima Sahroni dan Urbach. Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan komitmen partai terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Viktor menjelaskan keputusan tersebut dalam keterangan pers, Selasa (2/9/2025). Ia menekankan bahwa status keanggotaan Sahroni dan Urbach kini dalam proses penanganan Mahkamah Partai NasDem. Keputusan mahkamah nantinya bersifat final dan mengikat.
“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” ungkap Viktor.
Viktor menambahkan bahwa proses di Mahkamah Partai akan menentukan nasib keanggotaan keduanya di partai. Hasil keputusan mahkamah partai tersebut tidak dapat digugat. Langkah tegas ini, menurut Viktor, menunjukkan komitmen NasDem pada proses internal yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Fraksi NasDem mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan bangsa melalui dialog, musyawarah, dan penyelesaian perbedaan secara konstruktif. Partai mendorong semangat restorasi untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Viktor.
Penonaktifan kedua anggota DPR RI ini menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi lebih lanjut bagi karier politik mereka. Proses di Mahkamah Partai NasDem akan menjadi penentu masa depan Sahroni dan Urbach di dalam partai. Publik pun menantikan kelanjutan dari proses internal ini.
