JAKARTA – Fraksi Partai NasDem DPR RI mendesak penghentian seluruh hak finansial dan fasilitas bagi dua anggotanya yang kini berstatus nonaktif: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Langkah tegas ini diambil sebagai konsekuensi penonaktifan keduanya yang berlaku efektif sejak 1 September 2025, sesuai Surat DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII.
Penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas tersebut merupakan penegasan komitmen Partai NasDem terhadap transparansi dan akuntabilitas internal. Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menegaskan hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga integritas partai. Status nonaktif kedua anggota DPR tersebut kini tengah diproses di Mahkamah Partai NasDem, yang akan mengeluarkan putusan final dan mengikat.
Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut kepada awak media, Selasa (2/9/2025). Pernyataan lengkapnya berbunyi: “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai.”
Ia menambahkan, proses di Mahkamah Partai NasDem bertujuan untuk memastikan mekanisme internal partai berjalan dengan transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Selain itu, Viktor juga menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa melalui dialog, musyawarah, dan penyelesaian perbedaan secara konstruktif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Ajakan untuk menjaga persatuan dan memperkuat spirit restorasi demi Indonesia yang lebih baik turut disampaikan oleh Viktor. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat: “Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.”
Proses penonaktifan dan langkah tegas Fraksi Partai NasDem ini menunjukkan komitmen partai dalam menegakkan aturan internal dan menjaga kepercayaan publik. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai politik lainnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat terus dijaga dan ditingkatkan.
