Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memberikan respons tegas terhadap seruan “bubarkan DPR” yang akhir-akhir ini ramai beredar. Ia menilai seruan tersebut sebagai tindakan bodoh. Sahroni menekankan peran vital DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Pernyataan keras ini disampaikan Sahroni saat wawancara media di Sumatera Utara pada Jumat, 22 Agustus. Meskipun mengakui DPR terbuka untuk kritik dan saran masyarakat, ia tak habis pikir dengan tuntutan pembubaran tersebut. Sahroni menekankan pentingnya kritik yang konstruktif, bukan sekadar caci maki.
“Orang yang cuma mental (teriak) bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” tegas Sahroni. Kritik, menurutnya, harus disampaikan secara bijak dan membangun, bukan dengan cara yang merusak.
Sahroni menambahkan bahwa kritik yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap mental individu. Ia menghimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan menghindari ujaran kebencian.
“Silakan kritik, mau ngapain juga boleh. Tapi, jangan mencaci maki berlebihan. Itu merusak mental manusia, mental manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia,” tambahnya.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki peran krusial dalam pemerintahan Indonesia. Pembubaran DPR, menurut Sahroni, justru akan berpotensi menimbulkan kekacauan dan bukannya perbaikan.
“Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR, jangan,” tegas politisi yang dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priok ini. Ia menekankan pentingnya memahami peran dan fungsi DPR sebelum melontarkan tuntutan pembubaran.
Pernyataan Sahroni ini langsung viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi. Sahroni mengakui bahwa DPR bukanlah lembaga yang sempurna dan terbuka atas berbagai kekurangannya.
Namun, ia menegaskan bahwa DPR telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ia mengatakan DPR akan terus menjalankan fungsinya, terlepas dari berbagai kritik dan hujatan yang diterimanya.
“Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini, dihujat. Mau menghujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Tapi, DPR masih berdiri sampai kapanpun tidak akan berubah,” tegas Sahroni. Pernyataan ini menunjukkan sikap teguh Sahroni dalam menghadapi kritik dan tuntutan pembubaran DPR.
Lebih lanjut, perlu dikaji lebih dalam mengenai akar permasalahan yang menyebabkan munculnya seruan “bubarkan DPR”. Mungkin saja terdapat ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR, baik dari segi legislasi, pengawasan, maupun anggaran.
Hal ini menuntut DPR untuk lebih responsif dan transparan terhadap aspirasi rakyat. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas DPR akan menjadi langkah penting dalam menjawab kritik dan membangun kepercayaan publik. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran juga sangat penting.
Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami mekanisme dan proses di dalam DPR. Mungkin saja, kurangnya pemahaman publik tentang bagaimana DPR bekerja menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan tuntutan yang tidak berdasar. Eduksi publik tentang peran dan fungsi DPR menjadi hal yang krusial.
Dengan demikian, pernyataan kontroversial Sahroni mengarahkan pada perdebatan penting tentang bagaimana DPR seharusnya berinteraksi dengan publik, dan bagaimana publik dapat menyampaikan aspirasi mereka secara konstruktif dan bertanggung jawab. Perbaikan sistem dan peningkatan kinerja DPR menjadi kunci utama untuk menjawab keresahan publik.
