Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti tingginya angka pengunduran diri Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang mencapai 1.967 orang setelah dinyatakan lulus dan mendapat penempatan. Beliau menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen ASN.
Puan Maharani berpendapat bahwa angka pengunduran diri yang tinggi ini bukan sekadar fenomena biasa, melainkan indikator sistem rekrutmen yang belum mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan generasi muda. Proses rekrutmen yang hanya bersifat administratif harus ditinggalkan. Perencanaan matang dan pendekatan strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan, sangat krusial untuk mengatasi masalah ini.
Salah satu kelemahan yang diidentifikasi adalah ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan rekrutmen. Kegagalan dalam memperbaiki masalah ini akan berakibat pada kehilangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas bagi negara.
Rekomendasi Puan Maharani untuk Reformasi Rekrutmen ASN
Puan Maharani mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN untuk melakukan reformasi rekrutmen ASN yang komprehensif. Reformasi ini harus mencakup beberapa aspek penting, termasuk transparansi informasi sejak awal seleksi, agar para calon CPNS mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.
Sistem penempatan yang berbasis minat dan kompetensi juga harus diimplementasikan. Hal ini akan memastikan penempatan CPNS sesuai dengan keahlian dan preferensi mereka. Selain itu, pemberian insentif dan jaminan karier yang adil sangat penting untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik.
Pendekatan yang lebih manusiawi, terutama untuk formasi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), perlu diperhatikan. Penempatan di daerah 3T harus disertai insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur pendukung agar mereka dapat bekerja optimal dan hidup layak.
Tantangan Menarik Generasi Muda Menjadi PNS
Puan Maharani mengingatkan bahwa menarik generasi muda untuk menjadi PNS tidak hanya bisa mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun. Generasi muda saat ini mencari makna dalam pekerjaan, peluang pertumbuhan karier, dan keseimbangan hidup yang lebih baik.
Oleh karena itu, sistem ASN perlu bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Sistem rekrutmen yang masih menggunakan cara-cara lama akan terus membuat generasi muda memilih untuk mengundurkan diri.
DPR RI, sebagai mitra pemerintah, akan memberikan masukan konstruktif dalam mendorong pembenahan manajemen ASN. Isu ini akan menjadi perhatian serius dalam pengawasan dan legislasi ke depan. Kegagalan dalam membenahi sistem rekrutmen ASN akan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Penjelasan Kepala BKN Terkait Pengunduran Diri CPNS
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa pengunduran diri ribuan CPNS merupakan konsekuensi dari proses optimalisasi penerimaan CPNS yang telah dirancang sejak awal. Optimalisasi ini bertujuan untuk mengisi formasi kosong yang tidak memiliki pelamar atau tidak terpenuhi saat seleksi awal.
Sekitar 16.000 posisi berhasil terisi melalui skema optimalisasi. Namun, sekitar 1.900 orang (sekitar 12 persen) mengundurkan diri, sehingga tingkat keterisian formasi CPNS mencapai 88 persen. Zudan menekankan pentingnya optimalisasi ini untuk mencegah kekosongan formasi yang lebih besar.
Kesimpulannya, permasalahan pengunduran diri CPNS ini menuntut reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen ASN. Perlu adanya perubahan paradigma yang memperhatikan aspek minat, kompetensi, kesejahteraan, dan keselarasan dengan kebutuhan dan ekspektasi generasi muda. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mendapatkan SDM terbaik untuk melayani masyarakat.
