Gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti beberapa poin penting, salah satunya adalah rekrutmen anggota Polri. Penggugat mengusulkan agar pendidikan minimal calon anggota Polri adalah sarjana (S1). Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi usulan ini dengan hati-hati, menekankan perlunya perencanaan matang dan kajian mendalam.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, namun ia juga menegaskan pentingnya perencanaan yang terstruktur. “Saya kira itu harus kita sambut baik gugatan itu, namun demikian mungkin ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah butuh waktu ya, harus ada road map atau peta jalan yang jelas menuju ke sana,” ujar Anam. Ia menjelaskan bahwa implementasi langsung usulan ini menghadapi sejumlah tantangan.
Salah satu kendala utama adalah akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Ketersediaan perguruan tinggi dan biaya pendidikan menjadi faktor penentu bagi banyak calon anggota Polri. Selain itu, perbedaan fungsi dan tugas di dalam kepolisian juga perlu dipertimbangkan. Tidak semua posisi membutuhkan pendidikan S1.
“Mungkin fungsi-fungsi tertentu menjadi prioritas untuk disegerakan, ya dengan adanya perekrutan minimal S1 khususnya serse. Namun demikian ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak mengharuskan adanya sarjana S1. Itu yang harus dipetakan,” jelas Anam lebih lanjut. Pendekatan yang tergesa-gesa berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem rekrutmen Polri.
Oleh karena itu, Kompolnas menekankan perlunya pendekatan bertahap dan terencana. Perencanaan ini harus mencakup peta jalan yang jelas menuju target minimal S1, serta mempertimbangkan perbedaan fungsi dan kebutuhan pendidikan di berbagai divisi kepolisian. Proses rekrutmen yang efektif harus mampu menjaring calon anggota Polri yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.
Anam menambahkan pentingnya melihat usulan tersebut dari dua sisi. Pertama, tahapan dan peta jalan yang jelas menuju penerapan minimal S1. Kedua, perbedaan fungsi dan tugas dalam kepolisian, dimana beberapa posisi mungkin tidak membutuhkan pendidikan S1. Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif dan terukur sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan reformasi rekrutmen Polri.
Lebih lanjut, perlu dipertimbangkan pula dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini. Apakah kebijakan ini akan menciptakan kesenjangan akses bagi calon anggota Polri dari kalangan kurang mampu? Bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi hambatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu yang ingin menjadi anggota Polri? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dikaji secara menyeluruh untuk memastikan kebijakan tersebut berkeadilan dan efektif.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan di lembaga kepolisian juga penting untuk mendukung kebijakan minimal S1. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan tugas kepolisian modern, dan pelatihan berkelanjutan perlu disediakan untuk anggota Polri agar selalu terampil dan profesional. Semua ini merupakan bagian dari upaya membangun kepolisian yang modern, profesional, dan terpercaya.
Tinggalkan komentar