Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Langkah ini, menurut PKB, krusial untuk menyelamatkan uang negara yang terkait dengan kasus mega skandal BLBI. PKB menilai pemerintah memiliki hak atas saham tersebut.
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ia menekankan urgensi pengambilalihan saham BCA sebagai langkah penyelamatan aset negara. “PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan,” tegas Syukri.
Syukri berpendapat bahwa pengambilalihan saham ini tidak memerlukan dana tambahan. Ia beranggapan bahwa pemerintah sudah menyuntikkan dana ke BCA melalui BLBI, dan seharusnya memiliki hak atas kepemilikan saham tersebut. “Pemerintah sudah menyuntikan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen menjadi milik Djarum Grup. Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil. Pemerintah yang punya dana malah tidak punya saham, lucu,” imbuhnya.
Menurut Syukri, dugaan rekayasa dalam transaksi saham BCA ini harus diungkap tuntas. Hal ini terkait erat dengan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo,” jelas Anggota Komisi XIII DPR RI tersebut.
Anggota Komisi XIII DPR RI ini juga menyoroti penggunaan dana BLBI yang berasal dari uang rakyat. Pemerintah, kata dia, berkewajiban melindungi aset negara tersebut dan memastikan penggunaannya sesuai peruntukan. “Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi,” tutupnya.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, juga telah menyampaikan pendapat serupa. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus mega skandal BLBI, termasuk mengambil alih saham BCA. Sasmito menekankan hak pemerintah untuk mengambil kembali saham tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. “Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar,” ujar Sasmito.
Kasus BLBI dan kepemilikan saham BCA ini melibatkan sejumlah pihak dan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Pengungkapan tuntas dan penyelesaian kasus ini sangat penting bagi penegakan hukum, pemulihan keuangan negara, dan peningkatan kepercayaan publik. Langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo akan menjadi ujian kepemimpinan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang berakar pada masa lalu. Langkah ini juga diharapkan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi dan merugikan keuangan negara.
Tinggalkan komentar