Pemerintah dinilai belum seirama dalam meningkatkan investasi di sektor industri, khususnya terkait ketersediaan gas. Kadin menyoroti kesulitan sejumlah industri dalam mendapatkan pasokan gas yang memadai, meskipun pemerintah mengakui pentingnya gas untuk daya saing dan investasi.
Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan keluhan pelaku industri pengguna gas, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka kesulitan mendapatkan pasokan gas meskipun pabrik mereka berada di pusat-pusat industri. Saleh menduga kuatnya ego sektoral menjadi penyebabnya.
Ia mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi dan monitoring langsung untuk mengetahui fakta di lapangan. Saleh meyakini permasalahan ini berkaitan erat dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen, menurut data BPS.
Dampak Krisis Gas terhadap Industri Keramik
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mengamini kesulitan tersebut. Ia menyatakan bahwa target utilisasi produksi keramik tahun ini terancam akibat harga gas yang tinggi dan gangguan suplai.
Meskipun pemerintah telah memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) hingga USD 7 per MMBTU melalui Kepmen ESDM Nomor 76 Tahun 2024 untuk tujuh sektor industri, termasuk keramik, dampaknya tidak sesuai harapan. Pada Januari-April 2025, industri keramik masih terbebani.
Alokasi Gas untuk Industri Tertentu (AGIT) per April 2025 hanya mencapai 65,3 persen di Jawa Barat dan 48,8 persen di Jawa Timur. Hal ini membuat industri keramik harus membayar lebih dari USD 8 per MMBTU, 15 persen lebih mahal dari HGBT. Khususnya di Jawa Timur, gangguan suplai di hulu diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang.
Ancaman terhadap Daya Saing dan Investasi
Tingginya harga gas dan ketidakpastian suplai, ditambah dengan biaya regasifikasi yang tinggi, merusak iklim investasi dan kepastian berusaha. Hal ini mengancam roadmap industri keramik nasional yang menargetkan peningkatan kapasitas produksi dari 625 juta m2 per tahun menjadi 718 juta m2 pada akhir 2026, dan 850 juta m2 pada 2030.
Solusi yang Diperlukan
Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga terkait. Transparansi dalam alokasi gas dan pengawasan terhadap distribusi gas juga perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu memastikan kepastian pasokan gas dengan harga yang terjangkau dan kompetitif bagi industri dalam negeri.
Selain itu, diperlukan kajian mendalam tentang penyebab gangguan suplai gas di hulu dan langkah-langkah konkret untuk memperbaikinya. Pemerintah juga perlu memberikan insentif dan dukungan bagi industri yang terdampak, agar mereka tetap mampu bersaing di pasar global.
Investasi di infrastruktur gas juga penting untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi distribusi. Pengembangan sumber energi alternatif juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada gas bumi.
Kejelasan regulasi dan kebijakan yang konsisten juga krusial untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri. Dengan demikian, tujuan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan.
Tinggalkan komentar