Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menandai tonggak penting dalam reformasi birokrasi Ibu Kota. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, beliau langsung bergerak cepat mengatasi kekosongan jabatan struktural yang telah berlangsung lama.
Puncaknya, pada 7 Mei 2025, sebanyak 59 dari 61 jabatan struktural di lingkungan Pemprov DKI Jakarta resmi diisi, termasuk 22 jabatan tinggi yang sebelumnya kosong atau hanya dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Langkah ini disambut positif berbagai pihak.
Reformasi Birokrasi Jakarta di Bawah Kepemimpinan Pramono Anung
Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto (SGY), menilai pelantikan ini sebagai simbol kuat komitmen Gubernur Pramono dalam memodernisasi pemerintahan Jakarta. Ia melihat langkah ini sebagai jawaban atas keraguan publik terhadap efektivitas pemerintahan sebelumnya.
SGY menekankan bahwa pengisian jabatan struktural ini merupakan langkah krusial dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global. Keputusan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing internasional Jakarta.
Sistem Manajemen Talenta dan Target Global Cities Index
Salah satu poin penting yang di apresiasi SGY adalah penggunaan sistem manajemen talenta dalam proses seleksi pejabat. Sistem ini memastikan bahwa posisi-posisi penting diisi oleh individu-individu yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai.
Dengan pejabat yang tepat di tempat yang tepat, Jakarta diharapkan mampu meningkatkan peringkatnya di Global Cities Index. Targetnya adalah naik dari peringkat 74 ke 50 besar dunia. Hal ini membutuhkan kerja keras dan sinergi antar lembaga.
Integrasi dengan Program Quickwins dan RPJMD
Pelantikan ini juga mendukung program Quickwins 100 Hari Kerja yang menekankan pada penyelesaian program prioritas secara tepat waktu dan tepat sasaran. Kecepatan dan efisiensi menjadi kunci keberhasilan program ini.
Lebih lanjut, perubahan struktural ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Integrasi yang baik antara program jangka pendek dan jangka panjang sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan Jakarta.
Gaya Kepemimpinan Kolaboratif dan Orientasi pada Hasil Nyata
SGY juga memuji gaya kepemimpinan kolaboratif yang ditunjukkan Pramono Anung. Kepemimpinan yang bebas dari tarik-menarik kepentingan politik dinilai krusial dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif.
Dengan konsistensi dalam menerapkan reformasi birokrasi dan fokus pada hasil nyata, Jakarta diharapkan dapat berkembang menjadi kota global yang berdaya saing tinggi, adil, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan. Masyarakat berhak untuk mengetahui kriteria dan proses seleksi yang diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Keberhasilan transformasi birokrasi di Jakarta tidak hanya bergantung pada kepemimpinan Gubernur, tetapi juga pada komitmen dan kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Peningkatan kapasitas dan pelatihan ASN juga menjadi faktor penting untuk mendukung terwujudnya visi Jakarta sebagai kota global.
Program-program peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu dijalankan secara berkesinambungan. Hal ini termasuk penyederhanaan birokrasi, peningkatan akses informasi publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
