Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan praktik yang mengkhawatirkan dalam program pendidikan siswa nakal di barak militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang metode dan dampak program tersebut terhadap kesejahteraan anak.
Salah satu temuan paling mengejutkan adalah ancaman tidak naik kelas bagi siswa yang menolak mengikuti program tersebut. Ancaman ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa yang terlibat.
Menurut keterangan Jasra Putra, ancaman tersebut merupakan bentuk tekanan psikis yang tidak seharusnya diterima oleh anak. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan kondusif.
Proses Seleksi yang Bermasalah
KPAI juga menemukan kelemahan dalam proses seleksi siswa yang dikirim ke barak militer. Seleksi hanya berdasarkan penilaian guru Bimbingan Konseling (BK) tanpa melibatkan assessment psikologis profesional.
Hal ini sangat memprihatinkan karena setiap anak memiliki latar belakang psikologis yang berbeda. Tanpa assessment yang komprehensif, risiko munculnya trauma baru akibat program ini menjadi sangat tinggi.
Kurangnya assessment psikologis juga mengabaikan potensi dampak jangka panjang dari program ini terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Perlu dipertimbangkan apakah metode ini efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang bermasalah.
Dampak Psikologis Jangka Panjang
Penempatan siswa nakal di lingkungan barak militer tanpa persiapan psikologis yang memadai berpotensi menimbulkan trauma. Lingkungan yang keras dan disiplin tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis individu bisa berdampak negatif.
Anak-anak yang sudah memiliki masalah perilaku mungkin akan semakin tertekan dan bahkan mengalami trauma baru. Ini dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan justru kontraproduktif terhadap tujuan program itu sendiri.
KPAI menyoroti perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada psikologi anak. Program pembinaan harus mempertimbangkan kondisi individu, mencari akar masalah perilaku, dan memberikan intervensi yang tepat.
Rekomendasi KPAI
KPAI mendesak agar program pendidikan di barak militer ini dievaluasi secara menyeluruh. Proses seleksi harus diperbaiki dengan memasukkan assessment psikologis yang komprehensif.
Selain itu, perlu ada pendampingan psikologis yang memadai bagi siswa selama dan setelah mengikuti program. Tujuannya agar program ini tidak malah menimbulkan dampak negatif jangka panjang.
KPAI juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dan memastikan program pembinaan tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan anak. Metode yang diterapkan harus humanis, efektif, dan tidak menimbulkan trauma.
Kesimpulannya, temuan KPAI ini menjadi pengingat penting akan perlunya pendekatan yang lebih bijaksana dan berbasis bukti dalam menangani masalah perilaku anak. Program pembinaan harus mengedepankan kepentingan terbaik anak dan menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan trauma atau pelanggaran hak asasi anak.
