Pemerintah berkomitmen memberantas premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Penindakan hukum menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah ini yang berpotensi mengganggu investasi dan ketertiban umum, bahkan mengancam kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya langkah hukum. Namun, pembinaan terhadap ormas juga menjadi langkah penting yang harus dijalankan secara beriringan.
Pemberantasan premanisme memerlukan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tindakan premanisme menghambat pembangunan nasional dan merusak tatanan kehidupan sosial. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam hal ini.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Premanisme
Pemerintah daerah perlu memetakan wilayah rawan premanisme dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat. Langkah preemtif, preventif, dan represif perlu dijalankan secara terintegrasi dan terukur.
Sosialisasi melalui media massa juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kerja sama antar lembaga seperti Polri, TNI, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sangat krusial.
Masyarakat harus diberikan rasa aman untuk melaporkan aksi premanisme tanpa rasa takut. Keberhasilan pemberantasan premanisme sangat bergantung pada kerjasama yang solid antar semua pihak.
Peran Polri dan Lembaga Terkait
Polri perlu bertindak cermat dalam memberantas premanisme berkedok ormas. Tidak semua ormas terlibat dalam aksi premanisme. Banyak ormas yang berkontribusi positif bagi masyarakat.
Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim, menekankan pentingnya kehati-hatian Polri. Ormas yang berbadan hukum berada di bawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM, sementara ormas tidak berbadan hukum tetapi terdaftar di pemerintah menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri.
Namun, jika anggota ormas melakukan tindak pidana, penindakan hukum tetap menjadi tanggung jawab Polri. Penting untuk membedakan antara ormas yang melakukan tindakan kriminal dan ormas yang menjalankan kegiatan sosial positif.
Peran Ormas Positif dalam Masyarakat
Ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Mereka berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan pembangunan bangsa.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga citra positif ormas yang berkontribusi positif. Pemberantasan premanisme harus diarahkan pada oknum-oknum yang melakukan tindakan kriminal, bukan pada seluruh ormas.
Penting untuk membedakan antara ormas yang melakukan kegiatan positif dengan ormas yang melakukan tindakan kriminal. Langkah-langkah pemerintah harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan generalisasi negatif terhadap seluruh ormas.
Kesimpulan
Pemberantasan premanisme berkedok ormas memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Penindakan hukum yang tegas, pembinaan ormas, peran aktif pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat sangat penting dalam upaya ini. Harapannya, sinergi yang kuat antar lembaga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, edukasi publik mengenai pentingnya peran ormas yang positif juga perlu digencarkan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah membedakan ormas yang berkontribusi positif dengan ormas yang terlibat dalam aksi premanisme.
