Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto kembali memantik kontroversi di Indonesia. Berbagai pihak, termasuk Gerakan Reformasi 1998, secara tegas menolak usulan tersebut. Penolakan ini didasari pada catatan sejarah pemerintahan Orde Baru yang dinilai penuh dengan pelanggaran HAM berat.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi kontroversi ini dengan menyerukan agar publik menunggu keputusan final dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia menekankan pentingnya proses pengkajian yang objektif dan menyeluruh sebelum keputusan akhir diambil.
Puan juga mengimbau semua pihak untuk mempercayakan proses penilaian kepada dewan yang berwenang. Namun, harapan akan objektivitas dalam proses pengkajian tersebut tetap ditekankan. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil kajian yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek.
Argumentasi Penolakan Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Para aktivis 98, dalam diskusi yang digelar beberapa waktu lalu, menyatakan penolakan mereka terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Alasan utama penolakan tersebut adalah rekam jejak Soeharto yang dinilai penuh dengan pelanggaran HAM berat selama masa Orde Baru. Kekejaman rezim Orde Baru, termasuk penumpasan gerakan mahasiswa dan demonstrasi, menjadi bukti nyata pelanggaran HAM yang dilakukan. Hal ini tentu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kelayakan seseorang mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Selain itu, aktivis 98 juga menyoroti sikap represif Soeharto dalam menghadapi kritik dan oposisi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat sangat dibatasi pada masa pemerintahannya, yang mengakibatkan banyak aktivis dan pejuang demokrasi mengalami penindasan dan kekerasan.
Aspek-Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Dewan Gelar
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memutuskan usulan ini. Mereka perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan objektif. Tidak hanya prestasi di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga catatan HAM, dampak kebijakan terhadap rakyat, dan konsistensi dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
Penggunaan data dan fakta yang akurat dan kredibel sangat penting dalam proses pengkajian. Dewan perlu merujuk pada berbagai sumber informasi, termasuk laporan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (jika ada), testimoni korban, dan dokumen-dokumen sejarah yang relevan. Proses pengkajian harus transparan dan akuntabel.
Keputusan Dewan Gelar akan berdampak signifikan terhadap pemahaman sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan bijak, mempertimbangkan aspek keadilan, dan tidak mengabaikan suara korban pelanggaran HAM. Keputusan yang diambil diharapkan dapat diterima oleh masyarakat luas dan mencerminkan komitmen negara terhadap penegakan HAM.
Pertimbangan Lain yang Perlu Diperhatikan
Selain pelanggaran HAM, aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak kebijakan ekonomi Orde Baru terhadap kesenjangan sosial. Walaupun ada kemajuan ekonomi, kebijakan tersebut juga memicu kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin.
Terakhir, perlu dikaji konsistensi pemberian gelar pahlawan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Pemberian gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Kesimpulannya, debat seputar pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Proses pengkajian harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan transparan. Keputusan akhir harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk catatan HAM, dampak kebijakan, dan konsistensi dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.
