Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) berkolaborasi dengan DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) menyelenggarakan forum publik bertajuk “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” di Jakarta pada Rabu, 28 Mei. Forum ini bertujuan untuk membuka dialog langsung antara pejabat pemerintah dan masyarakat.
Acara ini akan menghadirkan beberapa menteri atau wakil menteri serta penerima manfaat program pemerintah dari berbagai kalangan. Peserta meliputi petani, buruh, siswa, penyandang disabilitas, dan lansia. Tujuannya adalah untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat.
Ketua DPP Gempita, Alfonso FP, menyatakan pentingnya forum ini sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. “Melalui acara ini, para pejabat negara akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan testimoni, kritik, dan gagasan mereka. Dan itu akan ditanggapi langsung oleh pejabat negara terkait,” ujar Alfonso dalam rilis pers, Selasa.
Alfonso menekankan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas program-program tersebut perlu dievaluasi. “Tapi, seberapa jauh program pemerintah mampu menyentuh hajat hidup orang banyak? Apakah bantuan sosial dan program pemberdayaan sudah tepat sasaran? Saatnya masyarakat bicara dan negara harus mendengar,” tambahnya.
Evaluasi Program Pemerintah dan Umpan Balik Masyarakat
Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi PCO, Isra Ramli, mengungkapkan pentingnya umpan balik konstruktif dari masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah ke depannya. Umpan balik ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait.
Isra menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam program pemerintah, bukan hanya bantuan semata. Sebagai contoh, ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak hanya meningkatkan gizi anak sekolah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di dapur-dapur penyedia makanan.
Ia juga menambahkan tentang penyaluran bantuan sosial kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga. Program-program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya.
Capaian Pemerintah dalam Enam Bulan Pertama
Dalam enam bulan pertama kepemimpinannya, pemerintah telah mengeluarkan setidaknya 28 kebijakan baru yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Rincian kebijakan-kebijakan tersebut perlu dipublikasikan secara lebih detail agar masyarakat dapat memahami dan memberikan masukan yang lebih terarah.
Penting bagi pemerintah untuk secara proaktif menyampaikan informasi terkait pencapaian dan rencana program-programnya kepada publik. Transparansi dan keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pentingnya Dialog dan Partisipasi Publik
Forum “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” menjadi contoh nyata komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Pentingnya partisipasi publik dalam evaluasi program pemerintah harus terus dijaga dan ditingkatkan.
Melalui dialog terbuka dan transparan, pemerintah dapat memperoleh informasi yang berharga dari masyarakat, sehingga program-program yang digulirkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, kerjasama antara pemerintah dan rakyat dapat terwujud secara optimal.
Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong partisipasi publik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi perlu terus ditingkatkan.
