Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau untuk berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat guna mengidentifikasi akar penyebab kenaikan inflasi. Langkah ini penting untuk memahami permasalahan secara spesifik dan merumuskan strategi pengendalian yang tepat sasaran. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
Tomsi menekankan pentingnya kolaborasi Pemda dan BPS karena kenaikan harga komoditas seringkali bersifat spesifik di setiap daerah. Dengan pemahaman yang komprehensif dari data BPS, Pemda dapat mengalokasikan sumber daya dan kebijakan yang lebih efektif. Pemda diharapkan proaktif dalam menggali informasi dari BPS untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai dinamika harga di wilayahnya.
Strategi Pengendalian Inflasi Daerah
Selain berkoordinasi dengan BPS, Pemda juga didorong untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan daerah penghasil komoditas pangan. Kerjasama ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Dengan memastikan pasokan yang lancar dari daerah penghasil, Pemda dapat mencegah lonjakan harga dan melindungi konsumen dari dampak inflasi yang merugikan.
Kolaborasi ini juga memastikan agar produsen di daerah penghasil mendapatkan harga yang layak atas produknya. Sistem distribusi yang efisien dan terintegrasi akan mengurangi biaya transportasi dan penanganan, sehingga harga jual di pasaran tetap kompetitif dan terjangkau. Pemda berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama ini, misalnya melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses pasar yang lebih baik.
Data Inflasi April 2025
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan data inflasi bulan April 2025. Inflasi bulanan (April 2025 terhadap Maret 2025) mencapai 1,17 persen, sementara inflasi tahunan (April 2025 terhadap April 2024) tercatat sebesar 1,95 persen. Kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu faktor utama pendorong inflasi bulanan.
Sementara itu, inflasi tahunan didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Data ini menunjukkan perlunya strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi dan komprehensif, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Rekomendasi Tambahan untuk Mengendalikan Inflasi
Untuk pengendalian inflasi yang lebih efektif, beberapa rekomendasi tambahan dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan diversifikasi produksi pertanian untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas utama. Kedua, perlu peningkatan infrastruktur penyimpanan dan distribusi untuk mengurangi kerusakan dan kehilangan hasil panen selama proses distribusi. Ketiga, program bantuan sosial yang tepat sasaran dapat melindungi kelompok masyarakat rentan dari dampak inflasi.
Selain itu, transparansi harga dan akses informasi yang memadai bagi konsumen juga sangat penting. Dengan mengetahui harga pasar secara real-time, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih rasional dan menghindari eksploitasi harga. Pemerintah perlu memastikan tersedianya data harga yang akurat dan mudah diakses oleh publik.
Pentingnya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian inflasi juga perlu ditekankan. Evaluasi yang objektif dan komprehensif akan membantu memperbaiki strategi dan kebijakan yang telah diterapkan, sehingga hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta sangat krusial dalam upaya pengendalian inflasi ini.
