Wakil Menteri Sosial (Wamenkes), Agus Jabo Priyono, menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dalam upaya memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu fokus utama adalah program perumahan yang tepat sasaran, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Hal ini disampaikan Wamenkes Agus Jabo saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kemenpera). Beliau menegaskan peran Kemensos sebagai aktor utama dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, bukan sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur.
Meskipun fokus utamanya pada pengentasan kemiskinan, Kemensos tetap terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi karena tingginya permintaan dari masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Program Rumah Layak Huni yang telah berjalan beberapa tahun terakhir memiliki kuota terbatas, hanya 1.500 unit pada tahun 2025, sementara kebutuhan jauh lebih besar.
Strategi Kemensos dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Perumahan
Kemensos memprioritaskan pembangunan dan revitalisasi rumah di daerah kumuh. Banyak warga miskin masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, sehingga perbaikan tempat tinggal menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini meliputi perbaikan rumah dan peningkatan sanitasi di kawasan permukiman miskin.
Salah satu contoh program inovatif adalah pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Baznas, dan instansi terkait berhasil menyediakan lahan dan pendanaan untuk membangun rumah warga yang sering terdampak banjir rob. Proyek ini menargetkan 93 unit rumah di Desa Eretan Kulon, dengan progres pembangunan mencapai 95% dan ditargetkan selesai pada 1 Juni 2025 dengan anggaran Rp9,3 miliar.
Tantangan dan Solusi Kolaborasi Antar Kementerian
Wamenkes Agus Jabo mengusulkan agar model kolaborasi serupa diterapkan di wilayah pesisir lain yang rentan bencana, khususnya kampung nelayan. Ia menekankan pentingnya sinergi dengan Kemenpera dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah untuk nelayan.
Namun, beliau juga menyoroti perlunya pembagian tugas yang jelas antara Kemensos dan Kemenpera. Karena Kemensos identik dengan penanganan kemiskinan, banyak pihak yang langsung mengadukan masalah perumahan kepada Kemensos. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dan pembagian peran yang jelas antara kedua kementerian sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program.
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program antar kementerian. Wamenkes berharap, penyediaan rumah layak huni dapat menjadi pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden. Hal ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi aktif dari berbagai pihak.
Suksesnya program ini juga bergantung pada pendataan yang akurat dan tepat sasaran. Data yang komprehensif mengenai kondisi rumah warga miskin diperlukan untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan efektif. Sistem monitoring dan evaluasi yang ketat juga diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program perumahan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Inisiatif seperti ini perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Selain program fisik, perlu juga diperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program dan kemandirian ekonomi warga.
