Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Penyelidikan meliputi dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa tahun 2021-2024. Terbaru, KPK memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini.
Salah satu saksi yang diperiksa adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemkab Situbondo, Khatib Al Barroz. Pemeriksaan dilakukan pada 8 Mei di Polres Bondowoso bersama tujuh saksi lainnya. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan difokuskan pada pengadaan yang diduga dimanipulasi dan aliran dana suap.
Tujuh saksi lainnya yang diperiksa adalah Sugeng Setiana (pemilik beberapa CV), Surapi (Direktur CV Cutra Bangun Persada), Yossy Sandra Setiawan (komisaris PT Andhika Karya Wijaya), Tutik Margiyanti (mantan kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Situbondo), Agus Yanto (Kasubag Penyusunan Dinas PUPP Situbondo), Andri Setiawan (PNS Dinas PUPP Situbondo), dan Jijib Eko Setiawan (Kabud Bina Konstruksi Dinas PUPP).
Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka baru terkait kasus gratifikasi yang telah menjerat mantan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dan Kepala Dinas PUPP Situbondo, Eko Prionggo Jati. Keduanya telah ditahan sejak 21 Januari 2025 di Rutan KPK cabang Jakarta Timur.
Kasus Dugaan Korupsi Lain di Situbondo
Selain kasus gratifikasi, KPK juga tengah menyelidiki dugaan korupsi kegiatan wawasan kebangsaan (wasbang) fiktif yang diduga melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Penyidik telah mengamankan barang bukti berupa dokumen elektronik, termasuk percakapan WhatsApp dan bukti pencairan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk kegiatan tersebut.
Barang bukti tersebut didapatkan dari rumah Ketua Pokmas Srikandi Desa Kesambirampak, Yesi Rahmatillah. Dugaan keterlibatan anggota DPRD Jatim inisial ZY dalam kasus ini sedang didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK.
Peran Setiap Pihak yang Diperiksa
Peran masing-masing saksi yang diperiksa masih dalam tahap penyelidikan. KPK perlu menggali informasi lebih lanjut untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam dugaan manipulasi pengadaan barang dan jasa serta aliran dana yang terjadi. Proses pemeriksaan saksi ini merupakan bagian penting untuk melengkapi bukti-bukti yang ada.
Hasil pemeriksaan akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses penyidikan. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPK berpotensi menetapkan tersangka baru. Publik perlu menunggu perkembangan lebih lanjut dari KPK terkait kasus ini.
Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus-kasus korupsi di Situbondo ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan meminta pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan. Proses hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme pencegahan korupsi yang efektif di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan untuk melindungi keuangan negara dan memastikan penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat.
KPK berjanji akan menginformasikan perkembangan kasus ini kepada publik secara berkala. Proses hukum akan terus berjalan hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
