Penggunaan jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Pemilu 2024 telah memicu kontroversi dan menjadi sorotan publik. Koalisi Antikorupsi, terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Themis Indonesia, dan Trend Asia, telah secara resmi melaporkan dugaan korupsi terkait pengadaan dan penggunaan fasilitas mewah ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Laporan tersebut disampaikan di Gedung Merah Putih KPK pada 7 Mei 2025. Peneliti TII, Agus Sarwono, mengungkapkan tiga alasan utama pelaporan ini. Pertama, proses pengadaan barang dan jasa dinilai janggal, mulai dari perencanaan hingga lelang. Sistem e-katalog tertutup yang digunakan dianggap rentan terhadap suap atau kickback.
Lebih lanjut, perusahaan yang terpilih memiliki rekam jejak yang kurang meyakinkan dan tergolong sebagai perusahaan skala kecil. Hal ini meningkatkan kecurigaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan jet pribadi tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa negara menjadi sangat penting untuk mencegah korupsi.
Dugaan Penyimpangan Penggunaan Jet Pribadi
Alasan kedua yang diungkapkan Agus Sarwono terkait pemanfaatan jet pribadi. Penggunaan jet pribadi dinilai tidak relevan dengan kebutuhan logistik Pemilu 2024. Masa penyewaan justru berlangsung setelah distribusi logistik selesai. Penerbangan yang dilakukan juga tidak menuju daerah-daerah terpencil (3T), melainkan ke lokasi yang mudah diakses.
Fakta ini menimbulkan dugaan kuat bahwa jet pribadi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pemilu sebagaimana mestinya. Anggaran negara seharusnya digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik, bukan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran dugaan ini.
Pelanggaran Aturan Perjalanan Dinas
Alasan ketiga menyoroti dugaan pelanggaran aturan perjalanan dinas. Penggunaan jet pribadi oleh pejabat KPU diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 113/PMK.05/2012 dan revisinya, PMK No. 119/2023. Peraturan tersebut membatasi perjalanan dinas dalam negeri pejabat negara maksimal menggunakan kelas bisnis.
Penggunaan fasilitas mewah seperti jet pribadi tidak diatur dalam PMK dan dianggap bertentangan dengan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang. Penerapan aturan yang tegas dan konsisten sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Tanggapan DPR RI
Anggota Komisi II DPR RI periode 2019-2024, Ahmad Doli Kurnia, mengakui bahwa DPR telah menegur KPU terkait penggunaan jet pribadi. Ia menilai tindakan tersebut tidak pantas karena dana yang digunakan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
DPR juga menemukan beberapa pengadaan lain yang dianggap berlebihan, seperti pengadaan helikopter, rumah dinas, apartemen, dan mobil mewah (misalnya Toyota Alphard) untuk para komisioner KPU. Penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien ini perlu dipertanyakan dan diperbaiki.
Doli menekankan bahwa anggaran KPU seharusnya diprioritaskan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis, bukan untuk pemenuhan kebutuhan mewah yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara merupakan hal yang krusial untuk mencegah penyimpangan.
Kesimpulannya, penggunaan jet pribadi oleh KPU menimbulkan berbagai pertanyaan serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Proses penyelidikan oleh KPK diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kejadian ini juga menjadi pelajaran penting bagi semua lembaga negara untuk selalu mengutamakan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara.
