Hubungan diplomatik Amerika Serikat (AS) dan Israel tengah berada di titik kritis. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan komitmen Israel untuk menghadapi kelompok Houthi di Yaman tanpa bergantung pada dukungan AS. Pernyataan ini menjadi sorotan menyusul kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Houthi yang dimediasi oleh Presiden Donald Trump.
Kesepakatan gencatan senjata AS-Houthi, yang dicapai pada 7 Mei, memicu kontroversi. AS berjanji menghentikan operasi militer terhadap Houthi dengan syarat mereka tidak menyerang kepentingan AS di Timur Tengah. Namun, pemimpin senior Houthi, Mohammed Ali Al-Houthi, menolak untuk menghentikan serangan terhadap Israel, bahkan menyebut kesepakatan itu sebagai keberhasilan diplomatik yang memisahkan dukungan AS terhadap Israel.
Serangan udara besar-besaran Israel ke Bandara Internasional di Yaman beberapa jam sebelum kesepakatan gencatan senjata semakin memperkeruh suasana. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan Houthi ke bandara utama Israel. Netanyahu menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan secara independen oleh militer Israel, menunjukkan semakin kuatnya sikap mandiri Israel dalam kebijakan pertahanannya.
Sikap Mandiri Israel dan Perubahan Prioritas AS
Sikap tegas Netanyahu menunjukkan perubahan signifikan dalam strategi pertahanan Israel. Israel kini lebih berfokus pada aksi mandiri, tanpa mengandalkan sepenuhnya dukungan militer AS. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Netanyahu yang menyebutkan bahwa meskipun pernah bekerja sama dengan AS dalam menargetkan posisi Houthi, serangan di Yaman awal Mei dilakukan sepenuhnya oleh Israel.
Analis politik melihat perubahan ini sebagai konsekuensi dari perubahan prioritas kebijakan luar negeri AS. Mantan utusan AS untuk Timur Tengah, Dennis Ross, mencatat bahwa keputusan gencatan senjata mencerminkan perubahan fokus kebijakan luar negeri Amerika, di mana kepentingan Israel tampaknya tidak lagi menjadi prioritas utama Gedung Putih.
Ross juga menuding Netanyahu tidak diinformasikan mengenai negosiasi AS dengan Hamas pada Maret, dan perundingan nuklir AS-Iran pada April 2025. Ketidakjelasan ini semakin menguatkan dugaan bahwa AS tengah meninjau ulang hubungan bilateralnya dengan Israel.
Kunjungan Trump ke Timur Tengah Tanpa Singgah di Israel
Kunjungan Presiden Trump ke Timur Tengah pada 13 Mei 2025 semakin menegaskan perubahan tersebut. Trump mengunjungi Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, namun Israel tidak termasuk dalam agendanya. Fokus kunjungan tersebut adalah pada isu-isu strategis seperti konflik Israel-Gaza, perdagangan dan energi, program nuklir Iran, dan kerja sama semikonduktor.
Ketiadaan Israel dalam kunjungan ini menimbulkan spekulasi bahwa hubungan AS-Israel sedang dalam masa peninjauan ulang. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam dinamika geopolitik regional, dimana AS mungkin sedang menata ulang prioritasnya di Timur Tengah.
Status Houthi: Antara Teroris dan Mitra Strategis
Perubahan status politik Houthi dalam kebijakan luar negeri AS juga berkontribusi pada situasi ini. Kelompok Houthi sempat ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing oleh pemerintahan Trump, kemudian dicabut oleh Presiden Biden, dan ditetapkan kembali sebagai organisasi teroris oleh Trump pada Januari 2025. Fluktuasi status ini mencerminkan ketidakpastian pendekatan AS terhadap stabilitas regional dan hubungannya dengan sekutu, termasuk Israel.
Kesimpulannya, pernyataan Netanyahu menandai babak baru dalam hubungan diplomatik AS-Israel. Ketidakikutsertaan Israel dalam negosiasi penting dan sikap mandiri dalam menghadapi Houthi menunjukkan pergeseran besar dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Perubahan ini menunjukkan potensi perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.
Dampak ekonomi dari konflik ini juga perlu dipertimbangkan. Laporan menyebutkan bahwa serangan Israel ke Yaman diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi hingga USD 500 juta. Ini menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga pada perekonomian regional.
