Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, mengusulkan relaksasi signifikan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Langkah ini krusial mengingat peran vital UMKM dalam perekonomian nasional, terutama di tengah ancaman resesi global dan dampak pasca-pandemi.
UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, akses permodalan tetap menjadi hambatan utama. Rofik menekankan perlunya perhatian serius dari parlemen terhadap permasalahan ini untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM.
Kendala Akses KUR bagi UMKM
Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi bunga dan penjaminan KUR, realitanya akses KUR masih belum merata. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur administrasi, kekurangan agunan, atau bahkan tidak menyadari hak mereka atas fasilitas tersebut.
Hambatan lain termasuk kurangnya literasi keuangan di kalangan UMKM. Banyak pengusaha UMKM yang kurang memahami produk keuangan, persyaratan, dan manfaat KUR. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah dan lembaga keuangan juga menjadi faktor penghambat.
Solusi yang Diusulkan: Relaksasi Ekstra KUR
Rofik mendorong relaksasi ekstra KUR yang meliputi pelonggaran syarat administratif dan jaminan. Hal ini penting untuk memudahkan akses bagi UMKM yang selama ini terkendala oleh persyaratan yang rumit.
Selain itu, perlu penyesuaian suku bunga yang lebih rendah dan tenor yang lebih fleksibel untuk mengurangi beban pelaku UMKM. Pendampingan teknis yang intensif dan menjangkau daerah terpencil juga sangat diperlukan.
Detail Relaksasi yang Diharapkan:
Pemerintah dan perbankan harus proaktif menjemput bola, memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM, dan memastikan mereka mendapatkan pembiayaan yang murah, cepat, dan aman. Inilah kunci keberhasilan program KUR.
Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi
Suksesnya program KUR membutuhkan sinergi antar pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga penjamin, dan lembaga keuangan. Kolaborasi yang efektif akan menutup celah akses dan memastikan pemerataan KUR di seluruh Indonesia.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan UMKM di wilayahnya dan memfasilitasi akses mereka ke program KUR. Lembaga penjamin kredit juga harus meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layanannya.
Lembaga keuangan perlu meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM dan mengembangkan produk-produk KUR yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor usaha. Dengan adanya kolaborasi yang kuat, program KUR akan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Strategi Nasional Menghadapi Perlambatan Ekonomi
Memperkuat UMKM melalui akses pembiayaan yang mudah merupakan strategi kunci dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Negara-negara dengan UMKM yang kuat terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi.
UMKM bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga motor penggerak ekonomi riil dan penopang daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan akses KUR menjadi sangat penting untuk membangun ketahanan ekonomi dari bawah ke atas.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan semua pemangku kepentingan, relaksasi KUR dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya bagi UMKM.
