Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Lukminto, ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa malam, 20 Mei 2025, di Solo, Jawa Tengah. Penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Meskipun Kejagung telah mengkonfirmasi penangkapan, detail kronologi dan konstruksi perkara yang menjerat Iwan Lukminto masih belum diungkapkan secara rinci kepada publik. Ketidakjelasan ini memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat.
Penangkapan Iwan Lukminto diduga kuat terkait kasus korupsi yang sedang diselidiki Kejagung di lingkungan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL). Dugaan tersebut berfokus pada penyalahgunaan fasilitas kredit dari pihak perbankan. Besarnya kerugian negara yang diakibatkan tindakan ini masih dalam tahap penyelidikan.
Kasus Korupsi Sritex: Latar Belakang dan Dampaknya
Kasus ini terjadi di tengah situasi sulit yang dihadapi Sritex. Perusahaan tekstil besar ini sebelumnya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Kepailitan tersebut berdampak besar pada ribuan karyawan.
Lebih dari 10.665 karyawan Sritex mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari upaya efisiensi pasca kepailitan. PHK massal ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi para pekerja dan keluarga mereka. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan dan solusi yang tepat.
Dugaan Penyalahgunaan Kredit
Investigasi Kejagung diduga menemukan bukti kuat terkait penyalahgunaan kredit perbankan oleh manajemen Sritex. Besaran kredit yang disalahgunakan dan bagaimana proses penyalahgunaan tersebut terjadi masih menjadi fokus penyelidikan.
Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kejaksaan Agung diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.
Dampak terhadap Industri Tekstil Indonesia
Kasus Sritex ini juga berdampak terhadap citra dan kepercayaan terhadap industri tekstil Indonesia. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.
Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan etika dan prinsip transparansi yang tinggi. Peran pengawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Langkah-langkah ke Depan
Kejaksaan Agung perlu mempercepat proses hukum untuk memberikan kepastian hukum. Transparansi dalam penyelesaian kasus ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terjadinya spekulasi yang tidak berdasar.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pengawasan sektor perbankan dan industri tekstil agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Penting juga untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja yang terkena dampak PHK di Sritex.
Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah akan menentukan bagaimana industri tekstil Indonesia dapat pulih dari dampak negatif kasus ini dan kembali tumbuh dengan berkelanjutan.
