Jakarta – Sektor tembakau kembali menjadi perbincangan hangat. Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI, mendorong pengakuan tembakau sebagai komoditas strategis nasional. Ia menilai, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih dengan memberikan subsidi pupuk, mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian negara.
Langkah ini didasari oleh berbagai aspek krusial yang melekat pada industri tembakau. Mulai dari kontribusi terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga peran vitalnya dalam menjaga stabilitas ekonomi di pedesaan. Nasim Khan menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah sekadar tindakan populis, melainkan sebuah keputusan yang rasional dan berkeadilan.
Kontribusi Signifikan Tembakau Bagi Perekonomian
Peran Penting dalam Sektor Pertanian dan Ketenagakerjaan
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti dampak langsung sektor tembakau terhadap lebih dari 2,3 juta keluarga petani di berbagai wilayah penghasil tembakau, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, industri rokok sebagai bagian hilir juga menjadi penyerap tenaga kerja yang signifikan.
Sektor ini memberikan dampak ekonomi langsung kepada lebih dari 2,3 juta keluarga petani yang tersebar di berbagai wilayah penghasil utama, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
Penyerapan Tenaga Kerja dan Dampak Ekonomi
Industri rokok sebagai bagian hilir dari rantai usaha tembakau turut menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja. Jumlah ini mencakup pekerja pabrik, buruh linting, tenaga distribusi, hingga pelaku UMKM di sektor ritel.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-mobileInArticle’); });
“Multiplier effect-nya luar biasa besar. Sektor ini bukan hanya tentang komoditas, tapi tentang keberlangsungan jutaan keluarga di pedesaan,” tegasnya.
Nasim Khan menekankan pentingnya sektor ini bagi keberlangsungan hidup jutaan keluarga di pedesaan. Ia juga mengatakan bahwa sektor tembakau bukan hanya sekadar komoditas, tetapi juga jantung perekonomian pedesaan.
Usulan Kebijakan dan Harapan ke Depan
Subsidi Pupuk dan Integrasi Program Pemberdayaan
Nasim Khan mendorong pemerintah untuk memasukkan tembakau sebagai prioritas penerima subsidi pupuk melalui revisi kebijakan pupuk bersubsidi tahun berjalan.
Ia juga mengusulkan agar program Pemberdayaan Petani Rakyat (Pubers) pada tahun anggaran 2026 dapat diintegrasikan dengan kebijakan distribusi pupuk agar tepat sasaran bagi petani tembakau.
Efisiensi Fiskal dan Kontribusi Cukai
Nasim Khan menyebut bahwa subsidi pupuk untuk petani tembakau merupakan bentuk efisiensi fiskal. Ia menekankan bahwa hal ini bukanlah beban baru, melainkan investasi balik atas kontribusi besar cukai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nasim Khan menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih adil terhadap sektor tembakau dalam kebijakan pertanian nasional.
Ia mendorong adanya perubahan pandangan terhadap tembakau, dengan mengimbangi pandangan negatif dengan kesadaran akan kontribusi sosial-ekonominya yang sangat besar.
“Kita tidak bisa terus-menerus memandang tembakau dari sisi negatif semata. Ada jutaan penghidupan yang bergantung di dalamnya. Jika sektor ini runtuh, ekonomi pedesaan ikut terguncang,” pungkasnya.
Data Penerimaan Cukai dan Perdagangan Tembakau
Berdasarkan data pemerintah, target penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2025 mencapai Rp230,09 triliun, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara nonmigas.
Hingga Mei 2025, realisasi penerimaan telah mencapai Rp87 triliun atau sekitar 37,8 persen dari target, menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya.
Selain berkontribusi lewat cukai, ekspor daun tembakau dan produk olahannya juga memberikan tambahan devisa yang signifikan. Kinerja perdagangan tembakau yang terus meningkat turut memperkuat neraca perdagangan nasional dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi daerah penghasilnya.
(ns)
