Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi pusat perhatian publik, terutama karena besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah. Dana mencapai Rp99 triliun, dengan rincian Rp71 triliun untuk tahun 2025 dan rencana tambahan Rp28 triliun. Namun, pelaksanaan program ini tak luput dari sorotan tajam, terutama setelah muncul isu “dapur fiktif” yang mengemuka.
Isu “dapur fiktif” ini muncul setelah laporan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah. Hal ini memicu kekhawatiran terkait efektivitas dan transparansi program. Di tengah sorotan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah tegas untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi isu-isu yang berkembang seputar program MBG. Ia telah menginstruksikan aparat Kemenkeu di daerah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Fokus utama adalah memastikan dana yang begitu besar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Purbaya menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan secara ketat oleh aparat Kemenkeu di daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ucap Purbaya.
Pernyataan Menteri Keuangan ini disampaikan saat kunjungan ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Jumat, 26 September 2025. Pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, membahas berbagai aspek, mulai dari serapan anggaran hingga evaluasi program ke depan.
Purbaya menjelaskan bahwa evaluasi program akan dilakukan pada akhir Oktober 2025. Hasil evaluasi ini akan menentukan langkah selanjutnya, apakah pemerintah akan menambah, mempertahankan, atau bahkan memangkas anggaran.
“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
Lantas, bagaimana langkah konkret yang diambil Menkeu Purbaya untuk mengatasi isu dapur fiktif dalam program MBG?
**Kawalan Ketat Menkeu**
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak hanya akan memantau dari kantor pusat. Ia juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung implementasi program.
“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan. Belakangnya betul. Makanya saya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” katanya.
Untuk memastikan efektivitas program, Menkeu telah mengerahkan pegawai Kemenkeu untuk memantau pelaksanaan di 20 titik secara acak. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan program memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
**Batal Tambah Rp50 Triliun**
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan bahwa rencana penambahan anggaran sebesar Rp50 triliun pada tahun 2025 batal direalisasikan. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kemampuan serapan anggaran yang belum memungkinkan untuk mencapai angka tersebut.
Dadan Hindayana mengungkapkan alasan pembatalan penambahan anggaran tersebut.
“Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini,” kata Dadan.
Hingga September 2025, serapan anggaran telah mencapai Rp19,3 triliun, melampaui target bulanan yang ditetapkan.
“Target kita di akhir September Rp19 triliun. Jadi sudah melebihi target yang harusnya akhir September,” ujar Dadan.
**Multiplier Effect ke Ekonomi**
Purbaya menyoroti dampak positif dari program MBG terhadap perekonomian. Serapan anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan menunjukkan adanya efek berganda (multiplier effect).
“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan bahwa penambahan dana bukan masalah selama program terbukti efektif. Keputusan akhir tetap akan diambil setelah evaluasi lapangan pada Oktober 2025.
**Proyeksi Tahun Depan**
Dadan Hindayana optimis bahwa program MBG akan berjalan lebih cepat pada tahun depan dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun. Ia menargetkan serapan anggaran sebesar Rp1,2 triliun per hari mulai awal tahun 2026.
“Targetnya kita kejar tahun ini. Kalau Rp82,9 juta penerima manfaat bisa kita selesaikan tahun ini dengan 25.400 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil,” katanya.
Dengan proyeksi tersebut, pemerintah berupaya memastikan program MBG tidak hanya menjadi proyek anggaran besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi jutaan penerima.
**Menjawab Isu Dapur Fiktif**
Untuk menjawab isu dapur fiktif, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan data melalui sistem rollback pada portal Mitra.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” jelas Dadan di Kantor BGN, Jakarta, pada Senin, 22 September 2025.
Dari jumlah tersebut, 2.123 SPPG berhasil menunjukkan keseriusan sehingga statusnya dipulihkan. Target nasional tetap dikejar, yaitu 25.421 dapur hingga akhir tahun.
