Polemik mengenai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang disebut mengendap di bank terus bergulir. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terlibat dalam saling tanggapan terkait isu tersebut, memicu perhatian publik.
Kabar mengenai adanya dana APBD Jawa Barat senilai Rp4,1 triliun yang belum terserap menjadi sorotan utama. Gubernur Dedi Mulyadi bahkan menantang Menkeu Purbaya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Ia juga berencana mengumpulkan jajaran stafnya untuk menelusuri data APBD yang dimaksud.
Tantangan Dedi Mulyadi dan Respons Purbaya
Langkah Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan keseriusannya dalam menanggapi isu ini. Ia berencana mengambil beberapa langkah strategis untuk memastikan kejelasan data dan fakta terkait dana APBD yang dipertanyakan.
Dedi Mulyadi juga tak segan untuk menindak tegas bawahannya jika terbukti ada penyampaian data yang tidak sesuai fakta. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Respons Menkeu Purbaya
Menanggapi tantangan dari Gubernur Dedi Mulyadi, Menkeu Purbaya meminta agar Dedi melakukan pengecekan langsung ke Bank Indonesia (BI). Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan data serupa mengenai adanya dana APBD Jabar yang mengendap dari BI.
Purbaya juga menyarankan agar Dedi Mulyadi mempertimbangkan kemungkinan adanya kesalahan informasi dari stafnya. Ia menekankan pentingnya verifikasi data secara langsung dari sumber yang kredibel.
Purbaya menyampaikan:
“Tanya saja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh.”
Data dan Sumber Informasi
Kesamaan Data dengan Mendagri
Menkeu Purbaya mengklaim bahwa data yang dimilikinya berasal dari laporan perbankan dan sesuai dengan laporan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa data tersebut memiliki kesamaan dengan data yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Purbaya menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 20 Oktober 2025.
Purbaya menjelaskan:
“Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito Senin pagi, kan Pak Tito jelaskan data di perbankan, ada beberapa angkanya mirip kok.”
Penegasan Purbaya: Tak Pernah Sebut Jawa Barat
Purbaya menekankan bahwa dirinya tidak pernah secara spesifik menyebutkan Jawa Barat dalam pernyataannya. Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai dana yang mengendap di perbankan adalah data umum yang berasal dari sistem keuangan Bank Sentral.
Purbaya mengatakan:
“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau dia bisa turunkan sendiri saya nggak tahu dari mana datanya, dia debat sama dirinya sendiri?”
Purbaya menambahkan:
“Jadi, saya nggak pernah bilang punya Jabar berapa, saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda, kan dari itu dari sistem keuangan Bank Sentral.”
Purbaya juga menjelaskan bahwa sistem dari BI menunjukkan data lengkap dari berbagai sektor, termasuk informasi mengenai jenis deposito yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Purbaya menegaskan:
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa sendiri. Itu dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap berapa minggu sekali, di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja.”
