Pemecatan empat Ketua DPD PDI Perjuangan baru-baru ini telah memicu kontroversi dan persepsi publik yang beragam. Banyak yang menilai keputusan tersebut sebagai tindakan otoriter dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, pihak partai memberikan penjelasan resmi terkait hal ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan mekanisme partai. Ia membantah tuduhan otoritarianisme yang ditujukan kepada Megawati. Said menekankan pentingnya memahami konteks keputusan tersebut sebelum memberikan penilaian.
“Bagi publik yang tidak mengetahui duduk perkaranya, hal itu bisa menimbulkan persepsi yang salah, seolah-olah Ibu Mega bertindak otoriter,” ujar Said Abdullah kepada wartawan. Pernyataan ini menegaskan upaya partai untuk meluruskan kesalahpahaman publik.
Keputusan pemecatan didasarkan pada Anggaran Dasar (AD) dan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025. Aturan ini melarang rangkap jabatan bagi kader yang menjadi pengurus DPP dan sekaligus menjabat di tingkat daerah. Empat ketua DPD yang dicopot sebelumnya memang memegang jabatan ganda.
Said Abdullah, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD Jawa Timur, menjelaskan bahwa ia telah mengajukan surat pengunduran diri sesuai aturan partai. Hal yang sama dilakukan oleh Bambang Wuryanto (Jawa Tengah), Olly Dondokambey (Sulawesi Utara), dan Esti Wijayanti (Plt Ketua DPD Bengkulu).
“Atas ketentuan itu, saya sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Timur, serta patuh dan loyal terhadap keputusan partai,” jelas Said. Kepatuhan dan loyalitas ini ditekankan sebagai bukti komitmen terhadap aturan internal partai.
Larangan rangkap jabatan bertujuan untuk meningkatkan fokus dan efisiensi kinerja pengurus partai di semua tingkatan. Dengan demikian, beban kerja tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir kader. Hal ini bertujuan untuk penguatan struktur partai ke depan.
“Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah dipilih oleh Kongres VI Partai membentuk struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030, dan di antaranya memilih saya, Bambang Wuryanto, Olly Dondokambey, dan Esti Wijayanti sebagai pengurus,” tambah Said. Pernyataan ini mengklarifikasi proses pemilihan pengurus DPP.
PDI Perjuangan telah menjadwalkan Konferda dan Konfercab di seluruh Indonesia untuk memilih pengganti para ketua DPD yang dicopot. Proses ini akan menjaring usulan kepengurusan di tingkat cabang dan provinsi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pergantian yang terstruktur dan demokratis.
Said menegaskan kembali bahwa pencopotan empat Ketua DPD tersebut bukanlah tindakan otoriter, melainkan implementasi aturan partai yang tercantum dalam AD/ART dan peraturan organisasi. Pihaknya berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang salah di publik.
“Jadi proses ini bukan tindakan otoriter, melainkan norma yang berlaku di partai. Saya berharap penjelasan ini menjernihkan informasi yang kurang tepat di berbagai media,” pungkas Said. Pernyataan penutup ini kembali menegaskan komitmen partai terhadap transparansi dan kepatuhan aturan.
Sebagai informasi tambahan, peristiwa ini juga telah memunculkan diskusi dan analisis lebih luas di kalangan pengamat politik. Beberapa pihak menilai langkah ini sebagai upaya konsolidasi internal partai menjelang pemilu. Sedangkan pihak lain menilai perlu adanya mekanisme yang lebih transparan dalam pengambilan keputusan internal partai. Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih besar.
