Pemerintah tengah berupaya memperkuat peran pesantren di Indonesia. Salah satu langkah konkretnya adalah pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag). Kabar baik ini disambut antusias oleh berbagai pihak, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menegaskan bahwa penentuan sosok yang akan memimpin Ditjen Pesantren sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Kemenag, kata dia, hanya akan mengusulkan nama-nama yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Proses pembentukan Ditjen Pesantren sendiri telah memasuki tahap penting. Izin prakarsa dari Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara telah terbit dan kini sedang dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Kewenangan Presiden dalam Penentuan Dirjen Pesantren
Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa penentuan siapa yang akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Pesantren adalah wewenang penuh Presiden. Kemenag hanya berperan dalam mengusulkan nama-nama calon sesuai dengan prosedur yang ada.
“Kalau Dirjen, nanti diusulkan Menteri dan ditentukan oleh Presiden. Jadi itu ranahnya Presiden. Siapa yang diusulkan dan siapa yang ditentukan? Tunggu saja. Kita belum tahu,” ujar Kamaruddin Amin dalam wawancara di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Proses Pembentukan Ditjen Pesantren Berjalan
Proses pembentukan Ditjen Pesantren terus berlanjut. Izin prakarsa dari Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara telah terbit dan kini berada di KemenPANRB. Kamaruddin optimis bahwa proses ini akan segera selesai.
“Presiden dan Mensesneg sudah mengeluarkan prakarsanya, sudah dikirim ke MenPAN. Tinggal tunggu waktu untuk segera menyelesaikan. InsyaAllah tidak menyebrang tahun,” katanya.
Harapan Terbentuknya Ditjen Pesantren
Dengan adanya Ditjen Pesantren, Kemenag berharap kehadiran negara dalam pembinaan dan pemberdayaan pesantren akan semakin kuat. Namun, hal ini tidak akan menghilangkan jati diri dan kemandirian pesantren.
“Dengan kelembagaan yang lebih besar, tentu harapan kita afirmasi kehadiran negara pasti lebih besar. Tapi kemandirian pesantren tetap kita jaga dan rawat,” kata Sekjen Kamaruddin Amin.
Kamaruddin juga menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya mengurangi stigma negatif yang selama ini mungkin ada terhadap pesantren. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pesantren.
“Ya, kami mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat. InsyaAllah ke depan, pesantren bisa lebih baik lagi,” harapnya.
Pembelajaran dari Polemik Isu Pesantren
Kamaruddin Amin melihat polemik yang sempat muncul sebagai momentum refleksi bersama. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan adab publik dalam setiap pernyataan di ruang terbuka.
“Itu cukup menjadi pembelajaran kita semua. Bahwa di ruang publik kita harus berhati-hati, ada keadaban publik yang sama-sama harus dijunjung. Saya kira semua pihak harus melakukan konsesi,” jelasnya.
Kamaruddin Amin melihat sisi positif dari dinamika yang terjadi.
“Bagi kami di dunia pesantren, ini hikmahnya. Blessing in disguise — semua pihak kini mendukung pondok pesantren. Masyarakat menaruh perhatian besar, dan itu produktif,” ungkapnya.
