Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menginisiasi pertemuan penting para kepala daerah penghasil sumber daya alam (SDA) se-Indonesia. Tujuannya mulia: memperjuangkan pembagian dana yang lebih adil dari pemerintah pusat. Inisiatif ini diharapkan mampu menyatukan suara dan memperkuat negosiasi dengan pemerintah pusat terkait alokasi dana SDA.
Pertemuan tersebut bukan sekadar rapat koordinasi teknis biasa. Lebih dari itu, pertemuan ini dirancang sebagai forum silaturahmi dan konsolidasi kekuatan, guna memperjuangkan hak daerah yang selama ini dirasakan belum adil. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jambi dan Ketua APPSI, Al Haris.
“Kita ingin pendapatan daerah dari sumber daya alam ini lebih berkeadilan. Saat ini sebagian besar masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pusat, sementara daerah penghasil hanya mendapat bagian kecil, bahkan ada yang nol persen,” ungkap Rudy Mas’ud dalam Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah di Balikpapan.
Ketidakadilan pembagian pendapatan SDA menjadi sorotan utama. Provinsi penghasil SDA, yang seharusnya menikmati buah dari kekayaan alamnya, justru hanya menerima sebagian kecil, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat bagian. Kondisi ini jelas merugikan daerah dan menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting bagi masa depan daerah-daerah penghasil SDA.
Potensi Pendapatan yang Belum Optimal
Rudy Mas’ud juga menyoroti sejumlah potensi pendapatan yang belum dioptimalkan, seperti Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), serta Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pemerintah daerah dinilai perlu lebih aktif mengelola dan mengawasi potensi pendapatan ini agar hasilnya dapat lebih optimal dan berkeadilan.
Ia menambahkan, “Kenapa kita harus duduk bersama, agar hujan bisa merata. Kita harus menyatukan frekuensi.” Metafora ini menggambarkan pentingnya persatuan dan kesamaan visi di antara para kepala daerah dalam memperjuangkan hak mereka.
Dukungan APPSI dan Langkah Selanjutnya
Gubernur Jambi, Al Haris, selaku Ketua APPSI, menyambut baik gagasan tersebut. APPSI berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI dan menteri terkait. Lebih lanjut, APPSI juga merencanakan pertemuan langsung dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi para kepala daerah.
“Kita ingin Indonesia sentris, dan daerah penghasil juga mendapat bagian layak untuk menyejahterakan rakyatnya,” tegas Al Haris. Pernyataan ini mencerminkan harapan agar pembangunan nasional lebih berimbang dan memperhatikan kesejahteraan daerah penghasil SDA.
Hasil Rakor dan Rekomendasi
Rakor diakhiri dengan penandatanganan rekomendasi bersama oleh seluruh daerah peserta, meliputi provinsi-provinsi penghasil minerba dan kehutanan. Rekomendasi ini akan disampaikan APPSI kepada pemerintah pusat sebagai landasan untuk revisi kebijakan pembagian pendapatan SDA.
Beberapa kepala daerah yang hadir dalam rakor tersebut antara lain Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua DPRD Kaltim, dan perwakilan dari Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Maluku Utara. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya komitmen untuk memperjuangkan keadilan bagi daerah-daerah penghasil SDA.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam perjuangan daerah untuk mendapatkan pembagian pendapatan SDA yang lebih adil dan proporsional. Perjuangan ini bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat di daerah penghasil SDA yang selama ini kurang terakomodasi.
Perlu adanya kajian lebih mendalam tentang formulasi pembagian pendapatan SDA yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan agar daerah penghasil SDA dapat menikmati hasil pembangunan yang seimbang dan proporsional dengan kontribusi yang diberikan.
Tinggalkan komentar