Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan NKRI. Pernyataan dukungan ini disampaikan Sultan usai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatsus Batujajar, Bandung, Minggu (10/8). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan.
Sultan menekankan partisipasinya dalam upacara tersebut. Ia menyebut, “Saya mengikuti acara secara penuh bersama Presiden, Wapres, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf di 3 matra.” Upacara ini merupakan apel pasukan operasional pertama yang melibatkan seluruh matra beserta pimpinannya, termasuk Komponen Cadangan (Komcad). Para peserta upacara mengenakan seragam Komcad sebagai simbol kesiapan pertahanan rakyat semesta.
Semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden, menurut Sultan, selaras dengan peran DPD RI sebagai representasi kepentingan daerah. DPD RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Hal ini penting mengingat kekayaan alam Indonesia yang tersebar di berbagai daerah.
“Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi kita juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara,” jelas Sultan, mengutip pernyataan Presiden Prabowo. Pernyataan Presiden ini menggarisbawahi pentingnya kekuatan militer yang kokoh untuk menjaga kedaulatan negara.
Upacara tersebut juga menandai momen penting lainnya, seperti kenaikan pangkat Danjen Kopassus, pelantikan beberapa Pangdam di Kodam baru, dan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa. Empat tokoh militer bahkan dianugerahi Jenderal Kehormatan, yaitu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, Alm Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah.
“Presiden mengatakan kita adalah bangsa besar dan kaya yang pernah dijajah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi dijajah. Karena itu militer harus kuat bersama masyarakat,” tambah Sultan, kembali mengutip pernyataan Presiden. Pernyataan ini menekankan pentingnya sinergi antara kekuatan militer dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara.
Sultan menjelaskan bahwa konsep pertahanan rakyat semesta tidak hanya berfokus pada kesiapan militer, tetapi juga mencakup keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi. DPD RI, sebagai representasi daerah, berkomitmen untuk memastikan pemerataan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” tegas Sultan. Ia juga mengapresiasi peresmian enam Kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta berbagai satuan baru sebagai langkah strategis memperkuat pertahanan negara.
Sultan, yang berasal dari Bengkulu, juga menekankan pentingnya memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera. Sebagai pintu gerbang Samudra Hindia, Bengkulu memiliki posisi strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pertahanan. Ia berharap agar hal ini menjadi catatan penting bagi Pangdam XXI/Raden Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, mengingat Kodam tersebut baru didirikan.
“Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar,” pungkas Sultan, mantan Wagub Bengkulu periode 2013-2015. Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam konteks pertahanan nasional. DPD RI, menurutnya, akan terus mengawal agar pembangunan infrastruktur pertahanan merata dan adil di seluruh Indonesia. Keamanan nasional, ditekankannya, berawal dari keamanan daerah.
