BAZNAS dan BPS Resmi Bergandengan Tangan, Data Zakat Lebih Akurat!
Kerja sama strategis antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi terjalin. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Jumat (29/8/2025), dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025. Tujuannya mulia: pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang lebih efektif dan tepat sasaran berkat data yang akurat dan terintegrasi.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad MA., menekankan pentingnya kolaborasi ini. BPS, dengan keahliannya di bidang statistik, akan membantu BAZNAS dalam menjalankan amanahnya. Data yang komprehensif akan menjadi kunci keberhasilan pendistribusian dan penghimpunan zakat.
“Ini manfaat besar bagi kita semuanya. Dan insyaallah juga menjadi bagian penting dari kita semuanya yang akan melakukan pendistribusian khususnya, maupun nanti pengumpulan berdasarkan pada data-data yang ada,” ungkap Prof. Noor.
Data statistik yang akurat akan mencegah tumpang tindih bantuan. BAZNAS dapat memastikan zakat tepat sampai pada penerima yang berhak. Detail data yang terstruktur akan menjadi pedoman utama.
“Sehingga ke depan kita akan lebih efektif. Jangan sampai ada pemberian yang bertumpuk, termasuk yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, berdasarkan pada statistik misalnya saja tentang bagaimana orang miskin ada di mana, mereka didesil berapa, itu ada semuanya, by name, by trace,” jelasnya.
Data BPS juga menunjukkan fenomena menarik: penurunan kemiskinan beriringan dengan peningkatan jumlah keluarga. Prof. Noor menyinggung kemungkinan korelasi dengan program BAZNAS, seperti pernikahan massal.
“Jangan-jangan orang yang meningkat ekonominya itu karena bantuan BAZNAS dinikahkan masal itu. Jadi ini korelasi, walaupun kemarin agak gurau, tetapi ini serius. Analisa statistik saya di situ,” ungkapnya.
BAZNAS memberikan apresiasi tinggi kepada BPS atas kerja sama ini. “Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BPS yang telah menyediakan diri untuk melakukan MoU dengan BAZNAS Republik Indonesia. Ini adalah satu proses yang baik,” ujar Prof. Noor.
Kepala BPS RI, Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa kolaborasi ini memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data BAZNAS yang mencakup sekitar 26 juta mustahik sangat berharga untuk diintegrasikan ke DTSN.
“Artinya BAZNAS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional, kalau nanti mustahik yang 26 juta itu kemudian bisa kita padankan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, sehingga nanti kita bersama, bisa sama-sama tahu apakah memang orang itu betul-betul masuk kepada desil 1 atau desil 2 dari DTSN,” jelas Amalia.
Kerja sama ini sejalan dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Integrasi data akan mendukung pemutahiran DTSN secara digital dan berkelanjutan. Keakuratan data sosial ekonomi pun terjamin.
“Mekanismenya Bapak/Ibu nanti adalah, kami perlu menerima data dulu dari BAZNAS, karena nanti sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2025, BPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemutahiran dan pengelolaan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini sesuatu peran yang strategis, dan peran BAZNAS menjadi sangat kritikal dan penting,” tegas Amalia.
Sebagai bentuk penghargaan, BAZNAS memberikan BAZNAS Award 2025 kepada BPS, kategori Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi BPS dalam pengelolaan zakat berbasis data.
Berikut foto penandatanganan MoU BAZNAS dan BPS:
[Gambar: BAZNAS RI bersama BPS resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pemanfaatan data dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. (Istimewa)]
