Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait banjir dan longsor yang tercatat lebih dari 1.200 kejadian di tahun 2024. Fenomena ini memicu evaluasi mendalam terhadap tanaman sawit yang tersebar di wilayah tersebut. Di tengah ancaman bencana alam yang meningkat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyampaikan pandangannya yang kritis terhadap pengembangan perkebunan sawit, terutama di kawasan hutan yang dinilai hanya berorientasi bisnis tanpa mempertimbangkan fungsi lindung.
Kritik ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan petani sawit di Jawa Barat yang telah menggantungkan hidupnya pada komoditas tersebut selama bertahun-tahun. Wacana pengurangan sawit secara ekologis ini pun membuka ruang diskusi tentang bagaimana mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi kepentingan petani, korporasi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perkebunan, termasuk sawit, menjadi sumber pendapatan utama bagi puluhan ribu rumah tangga, khususnya di wilayah selatan Jawa Barat. Ketergantungan petani pada pupuk kimia dan pestisida, ditambah dengan akses jaminan sosial yang masih terbatas, menjadikan mereka kelompok yang paling rentan terdampak dari setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan komoditas ini.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya kesejahteraan petani sebagai prioritas utama. Menurutnya, perbaikan kesejahteraan petani harus menjadi langkah awal sebelum memaksakan satu jenis komoditas. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa aspek sosial ekonomi petani tidak bisa diabaikan dalam setiap kebijakan yang diambil terkait perkebunan.
Sebagai alternatif kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong diversifikasi tanaman. Langkah ini diyakini dapat menjaga pendapatan petani sekaligus memulihkan fungsi ekologis lahan. Upaya diversifikasi mencakup pengembangan komoditas seperti kopi, buah tropis, dan tanaman hutan rakyat yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Menurut Kementerian Pertanian, produktivitas sektor hortikultura di Jawa Barat sudah termasuk yang tertinggi di tingkat nasional. Kontribusi sektor ini sangat signifikan dalam memenuhi pasokan pangan domestik. Diversifikasi ke sektor hortikultura dan pengembangan hutan rakyat dinilai lebih sesuai dengan daya dukung lahan Jawa Barat yang didominasi daerah aliran sungai, pegunungan, dan kawasan rawan bencana.
Selain itu, kritik KDM juga menyasar korporasi perkebunan negara. Ia berpendapat bahwa model bisnis perusahaan pelat merah ini perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Audit lahan dan evaluasi produktivitas perkebunan menjadi langkah awal yang krusial sebelum penetapan kebijakan lanjutan.
KDM secara tegas menolak pendekatan legalisasi lahan sawit di kawasan hutan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Ia berpandangan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan sosial ekonomi masyarakat secara seimbang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa transisi menuju model pertanian yang lebih berkelanjutan harus dilakukan secara bertahap dan disertai dengan perlindungan sosial bagi petani. Konversi komoditas tanpa skema kompensasi yang memadai berisiko memperbesar angka kemiskinan di pedesaan.
Oleh karena itu, Jabar menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan yang didasarkan pada data yang akurat dan mengedepankan prinsip keadilan sosial.
Dedi Mulyadi menegaskan, “Kebijakan lingkungan harus sejalan dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat.” Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Jawa Barat untuk mencari keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
