Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer 2025 di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8). Acara tersebut juga menjadi saksi pelantikan sejumlah pejabat penting di tubuh TNI. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara.
Pelantikan ini mencakup Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selain itu, sejumlah pimpinan pasukan elite juga dilantik, memperkuat struktur kepemimpinan di angkatan bersenjata.
Puan Maharani menyampaikan harapannya agar pelantikan ini memperkuat soliditas internal TNI dan meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan pertahanan nasional. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.
“Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” ujar Puan Maharani. Pernyataan ini mencerminkan dukungan penuh DPR terhadap modernisasi dan penguatan TNI.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya TNI tetap mengedepankan semangat perdamaian, meskipun situasi global saat ini diwarnai berbagai konflik. Hal ini merupakan pesan penting dalam konteks dinamika geopolitik internasional yang penuh ketidakpastian.
“TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap namun tetap mengedepankan semangat perdamaian,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan harapan agar TNI berperan sebagai penjaga perdamaian, bukan hanya sebagai kekuatan militer semata.
Upacara tersebut juga menandai pengukuhan enam Kodam baru beserta para panglimanya. Selain itu, turut dilantik Panglima Korps Marinir, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi; Panglima Korps Kopasgat, Marsda Deny Muis; dan Pangkohanudnas, Marsdya Andyawan Martono. Perombakan struktur ini menunjukkan upaya modernisasi dan penyesuaian kekuatan TNI terhadap perkembangan ancaman terkini.
DPR RI, melalui Puan Maharani, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor pertahanan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengadaan alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan pengembangan strategi pertahanan.
“Penguatan sektor pertahanan adalah prioritas bersama. DPR RI akan terus hadir mendukung TNI,” tegas Puan. Pernyataan ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Upacara Gelar Pasukan ini bukan hanya seremonial pelantikan, melainkan juga demonstrasi kekuatan dan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai tantangan. Peristiwa ini juga menandai babak baru dalam sejarah TNI, dengan struktur organisasi yang lebih modern dan efektif. Kehadiran Puan Maharani menunjukkan dukungan politik yang kuat terhadap upaya penguatan pertahanan negara.
