Isu pendidikan di Papua kembali menjadi sorotan utama. Laporan yang menyebutkan sekitar 700 ribu anak di Papua belum mendapatkan pendidikan formal telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Kabar ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari tantangan besar yang dihadapi dalam pemenuhan hak dasar warga negara di bidang pendidikan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan respons yang serius. Ia menekankan pentingnya verifikasi data yang akurat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan percepatan pembangunan pendidikan afirmatif di Papua.
Respons Komisi X DPR RI Terhadap Laporan Anak Papua Tak Bersekolah
Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menyatakan keprihatinannya terhadap laporan mengenai 700 ribu anak di Papua yang diduga belum mengenyam pendidikan. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan isu yang sangat serius karena menyangkut hak dasar warga negara atas pendidikan.
Pentingnya Verifikasi Data
Lalu Hadrian menekankan perlunya verifikasi data yang mendalam. Langkah ini krusial untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran. Ia menyarankan agar proses validasi melibatkan berbagai pihak terkait.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fokus pada Substansi Masalah
Meskipun mengakui pentingnya keakuratan data, Lalu mengingatkan agar perdebatan mengenai angka tidak sampai mengaburkan substansi masalah. Ia menegaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Papua adalah fakta yang nyata.
“Terlepas dari angka pastinya, kami menegaskan bahwa persoalan akses pendidikan di Papua adalah fakta yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan.
Rekomendasi Komisi X DPR RI
Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum evaluasi total dan percepatan pembangunan pendidikan di Papua.
“Kami mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat–daerah agar hak pendidikan anak Papua benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.
Laporan Awal: Isu Sampai ke Meja Presiden
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai 700.000 anak di Papua yang belum bersekolah. Laporan ini disampaikan oleh Bupati Manokwari dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga memberikan konfirmasi mengenai informasi tersebut.
“Mengenai masalah informasi 700 ribu anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
