Kasus penetapan tersangka mahasiswi ITB berinisial SSS atas pembuatan meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi yang berciuman, menimbulkan beragam reaksi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KSP), Hasan Nasbi, memberikan tanggapannya terkait insiden ini. Ia menyarankan pendekatan pembinaan bagi anak muda yang terlalu bersemangat dalam mengkritik pemerintah.
Hasan Nasbi menekankan pentingnya pembinaan sebagai solusi. Menurutnya, semangat anak muda dalam menyampaikan kritik perlu dibimbing agar lebih terarah dan beretika. Namun, ia juga menegaskan bahwa jika terbukti ada pelanggaran hukum, proses hukum tetap akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah, menurut Hasan, menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran pasal tertentu dalam kasus tersebut. Pembinaan, dianggap sebagai langkah yang lebih efektif dalam membentuk pemahaman tentang etika berdemokrasi dan bijak dalam berekspresi.
Polemik Penggunaan UU ITE
Penetapan tersangka SSS berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, menimbulkan perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah pasal tersebut tepat diterapkan dalam kasus ini, mengingat bentuk ekspresi yang dilakukan masih dalam ranah interpretasi.
Kritikan terhadap penggunaan UU ITE dalam kasus ini semakin menguat. Banyak yang berpendapat bahwa UU ITE rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang berbeda. Hal ini berpotensi menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin dalam demokrasi.
Para ahli hukum pun turut angkat bicara. Ada yang berpendapat bahwa penetapan tersangka terlalu berlebihan dan tidak sebanding dengan dampak dari meme tersebut. Sebagian lainnya menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang batas–batas kebebasan berekspresi dalam konteks hukum yang berlaku.
Rekomendasi dan Saran Ke Depan
Kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali efektivitas dan implementasi UU ITE, agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum.
Selain itu, peningkatan literasi digital dan pemahaman tentang etika bermedia sosial sangat dibutuhkan, terutama di kalangan anak muda. Pendidikan mengenai batas-batas kebebasan berekspresi dan konsekuensi hukumnya juga perlu diperkuat.
Lebih lanjut, dialog dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Saling menghargai pendapat dan mengedepankan penyelesaian masalah secara bijak merupakan kunci dari demokrasi yang sehat.
Aspek yang perlu dipertimbangkan:
Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan perlu adanya keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Solusi yang lebih berorientasi pada pembinaan dan edukasi dirasa lebih efektif dalam menangani kasus sejenis di masa mendatang.
