Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menekankan komitmen lembaga dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. BAKN fokus pada perbaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta reformasi regulasi subsidi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Pencapaian WTP bagi seluruh kementerian dan lembaga menjadi prioritas utama. Hal ini dipandang sebagai fondasi penting bagi transparansi dan efisiensi pemerintahan. BAKN tidak bermaksud mencari kesalahan, melainkan berupaya menyelesaikan akar masalah dalam tata kelola anggaran nasional.
Saat ini, BAKN sedang menelaah laporan keuangan beberapa kementerian/lembaga yang masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap kaidah penyusunan laporan keuangan negara. Laporan keuangan harus jelas, sesuai standar akuntansi pemerintah, dan akuntabel demi kepercayaan publik dan efisiensi fiskal.
Perbaikan Regulasi Subsidi: Fokus Utama BAKN
BAKN juga menyoroti besarnya anggaran subsidi yang belum dikelola secara optimal. Sebagai contoh, subsidi pupuk tahun ini mencapai Rp44 triliun untuk distribusi 95,5 juta ton pupuk. Namun, distribusi dinilai tidak efektif dan efisien. Seringkali ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, seperti penyaluran tidak tepat waktu, harga pupuk tinggi, dan kebocoran distribusi.
Untuk mengatasi permasalahan ini, BAKN mendorong perbaikan regulasi subsidi berdasarkan lima prinsip: tepat sasaran, dosis, lokasi, waktu, dan harga. Tujuannya agar subsidi benar-benar bermanfaat bagi petani, bukan hanya menguntungkan produsen. BAKN juga menyelidiki apakah Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk sudah efisien atau memberatkan anggaran.
Perbaikan Regulasi Subsidi Energi dan Pemanfaatan SDA
Perbaikan regulasi subsidi energi juga menjadi agenda penting. Efisiensi anggaran di sektor energi harus mengedepankan keadilan dan manfaat langsung bagi masyarakat. BAKN akan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sebagai modal fiskal negara, dengan fokus pada sektor perkebunan dan kehutanan, khususnya BUMN seperti PTPN, serta sektor perhotelan negara.
Pemanfaatan SDA harus mendukung anggaran pembangunan sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional. BAKN memastikan pengelolaan SDA seperti nikel dan silika dilakukan dengan pendekatan “value added” yang tinggi, bukan hanya ekspor bahan mentah. Program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah menjadi perhatian khusus.
Kerja Sama dan Kolaborasi untuk Reformasi Anggaran
BAKN, sebagai lembaga yang menelaah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berkomitmen mendukung pemerintah melalui kerja politik yang solutif. Hasil penelaahan semester dua BPK sedang disiapkan untuk diserahkan ke komisi-komisi di DPR. Kerja kolaboratif diharapkan mendorong reformasi anggaran dan tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.
BAKN ingin menjadi bagian dari solusi, bukan hanya pengkritik. Semua upaya yang dilakukan merupakan kontribusi nyata bagi keberhasilan pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tetap menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan negara.
Sebagai tambahan, BAKN dapat mempertimbangkan untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap aspek teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sistem pelaporan yang terintegrasi dan berbasis data besar dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir potensi penyimpangan.
Selain itu, melibatkan masyarakat sipil dan akademisi dalam proses pengawasan dan evaluasi juga dapat memperkuat akuntabilitas dan mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi publik, workshop, dan penyediaan akses informasi yang mudah dipahami oleh publik.
