Kerugian PT Pelita Air Service senilai Dolar AS 20,1 juta di tahun 2023 menjadi sorotan tajam, terlebih di tengah klaim perbaikan kinerja perusahaan penerbangan milik negara ini. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai tata kelola dan akuntabilitas badan usaha milik negara (BUMN), terutama terkait pemberian tantiem dan remunerasi bagi jajaran direksi yang justru masih menerima ratusan juta rupiah meskipun perusahaan merugi.
Center for Budget Analysis (CBA) menjadi pihak yang pertama kali mengungkap kerugian signifikan yang dialami PT Pelita Air Service pada tahun buku 2023. Angka kerugian tersebut, yang mencapai Dolar AS 20.107.160, dinilai belum tertutupi oleh laba perusahaan di tahun 2024 yang hanya sebesar Dolar AS 5.914.075, berdasarkan laporan keuangan internal.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa temuan ini mengindikasikan pengelolaan bisnis penerbangan anak usaha PT Pertamina tersebut belum optimal. Ia menekankan bahwa kinerja keuangan seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan Direksi dan Komisaris BUMN. Kerugian yang terus berulang berpotensi membebani induk usaha serta merusak citra grup Pertamina.
“Mengapa korporasi penerbangan milik negara tetap merugi puluhan juta Dolar AS di tengah klaim perbaikan kinerja?” demikian pertanyaan yang dilontarkan CBA, sebagaimana dikutip.
Tak hanya kerugian finansial, CBA juga menyoroti kebijakan remunerasi manajemen Pelita Air Service di tengah periode kerugian tersebut.
Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Direktur Utama Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, dilaporkan tetap menerima tantiem sebesar Rp808.886.154.
Ditambah lagi, jajaran direksi juga menerima remunerasi senilai Rp131.444.000, padahal laporan keuangan perusahaan menunjukkan kondisi negatif. Uchok Sky menilai kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.
Menurutnya, pemberian remunerasi idealnya harus selaras dengan pencapaian kinerja, terutama bagi perusahaan yang mengelola aset publik. CBA mendesak agar sistem insentif dievaluasi secara menyeluruh agar sejalan dengan prinsip tata kelola korporasi yang baik.
“Bagaimana publik harus memahami pemberian tantiem Direksi ketika laporan keuangan justru menunjukkan kondisi merah?” tegas Uchok Sky Khadafi.
Peran PT Pertamina sebagai induk usaha Pelita Air Service juga menjadi sorotan. Dengan kepemilikan saham sebesar 99,997 persen, Pertamina dinilai memiliki tanggung jawab strategis dalam pengawasan kinerja anak usahanya.
Uchok Sky Khadafi mendesak manajemen Pertamina untuk mengambil sikap tegas terhadap anak usaha yang terus merugi. Ia menyarankan agar evaluasi dilakukan secara komprehensif, mulai dari jajaran direksi hingga komisaris, jika tidak ada perbaikan yang signifikan.
Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN secara keseluruhan.
Isu kerugian PT Pelita Air Service ini menambah daftar panjang evaluasi publik terhadap tata kelola keuangan BUMN di sektor transportasi.
Para pengamat menilai konsistensi antara kinerja perusahaan dan kompensasi yang diterima manajemen menjadi faktor krusial dalam membangun kredibilitas BUMN.
Tanpa transparansi dan akuntabilitas yang jelas, risiko penurunan kepercayaan publik terhadap BUMN dikhawatirkan akan terus berulang.
Uchok Sky menekankan bahwa reformasi tata kelola BUMN tidak cukup sebatas kebijakan di atas kertas, melainkan harus tercermin dalam praktik manajemen sehari-hari.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui dasar penetapan remunerasi bagi para direksi, terutama ketika perusahaan menghadapi kondisi keuangan yang merugi.
Oleh karena itu, CBA mendorong adanya audit dan evaluasi secara terbuka untuk memastikan pengelolaan perusahaan BUMN berjalan sesuai dengan kepentingan negara.
