GEMAPOS.ID – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan kabar terbaru mengenai pengaturan lalu lintas di Kota Palembang pasca pemberlakuan Surat Edaran Nomor 500.10.1/082/SE/DESDM/2025. Kebijakan ini mengatur pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, khususnya solar.
Deru menegaskan, pemerintah provinsi tidak melakukan pengurangan terhadap kuota solar bersubsidi. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga kelancaran lalu lintas dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.
Pengaturan Pengisian Solar untuk Kelancaran Lalu Lintas
Pembatasan Waktu dan Lokasi Pengisian
Pengisian solar kini diatur sedemikian rupa untuk mencegah kemacetan. Kebijakan ini mengarahkan pengisian solar dilakukan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terletak di pinggiran kota pada siang hari. Tujuannya adalah mengurangi potensi antrean panjang kendaraan yang seringkali menjadi penyebab kemacetan di pusat kota.
Sementara itu, SPBU yang berada di dalam kota memiliki batasan waktu pengisian solar, yaitu mulai pukul 22.00 hingga 04.00 WIB. Meski demikian, penumpukan kendaraan pada jam-jam tertentu masih terjadi, namun dampaknya terhadap arus lalu lintas di jam sibuk dinilai tidak signifikan.
Penjelasan Gubernur Mengenai Kebijakan
Gubernur Herman Deru menjelaskan bahwa pengaturan ini juga bertujuan untuk menjaga estetika kota, terutama di kawasan strategis seperti rute menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) yang sebelumnya sempat mengalami antrean kendaraan.
Gubernur juga menyoroti adanya kendaraan yang tidak berhak namun tetap mengantre untuk mendapatkan solar bersubsidi. Dengan adanya pembatasan jam pengisian, diharapkan kendaraan yang tidak sesuai kriteria penerima subsidi tidak lagi mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ketersediaan Stok dan Koordinasi Pemerintah
Gubernur Sumatera Selatan memastikan bahwa kebijakan ini bukanlah bersifat permanen. Ia mengingatkan bahwa menjelang akhir tahun, kuota BBM bersubsidi biasanya menipis sehingga perlu adanya kewaspadaan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga. Tujuannya adalah untuk menjamin pasokan BBM tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Menurut Gubernur Herman Deru:
“Kita ini penghasil energi, malu kalau sampai krisis BBM. BPH Migas siap menambah kuota jika dibutuhkan, namun kondisi saat ini masih normal.”
Gubernur juga mengimbau masyarakat pengguna solar untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan. Stok solar saat ini masih dalam kondisi aman.
“Antre saja sesuai jam yang telah ditentukan,” pungkasnya.
