Jakarta – Keputusan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) mendapat dukungan dari anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan. Tommy menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.
Proyek kereta cepat yang menelan biaya besar ini memang menjadi sorotan publik. Penolakan Menkeu untuk menggunakan APBN menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai sumber pendanaan dan tanggung jawab atas utang yang menggunung. Tommy Kurniawan sebagai wakil rakyat turut memberikan pandangannya terkait masalah ini.
Alasan Mendukung Keputusan Menkeu
Tommy Kurniawan menegaskan bahwa utang Whoosh seharusnya tidak dibebankan kepada negara. Ia menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran utang tersebut.
Penjelasan Tommy Kurniawan
Tommy menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Whoosh merupakan kerja sama bisnis (B to B) antara konsorsium perusahaan negara dan mitra dari Tiongkok. Oleh karena itu, segala risiko dan kewajiban finansial seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha atau konsorsium, bukan negara.
“Keputusan Menkeu untuk tidak menggunakan APBN adalah langkah yang tepat. Hutang ini harus ditangani oleh Danantara melalui koordinasi dengan badan usaha atau konsorsium terkait,” ujar Tommy di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Fokus pada Sektor Produktif
Tommy mengingatkan bahwa APBN seharusnya difokuskan pada sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia khawatir jika APBN digunakan untuk menutup utang proyek kereta cepat, proyek lain akan menuntut hal serupa.
“Ini tidak boleh terjadi. Dana APBN harus dialokasikan secara tepat sasaran untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan menutup risiko bisnis badan usaha,” tegasnya.
Evaluasi Tata Kelola KCIC
Selain itu, Tommy juga meminta pemerintah dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek Whoosh. Evaluasi ini bertujuan agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan dapat dimitigasi secara efektif.
Legislator asal Jawa Barat itu menambahkan, penggunaan APBN seharusnya difokuskan pada sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia mengingatkan, jika APBN digunakan untuk menutup utang proyek kereta cepat, maka proyek lain berpotensi menuntut hal serupa.
Pernyataan Tommy Kurniawan:
“Kalau proyek ini murni B to B, maka seluruh risiko dan kewajiban pembiayaan menjadi tanggung jawab badan usaha atau konsorsium, bukan negara,” ujarnya.
