Setelah penantian yang cukup panjang, kabar gembira akhirnya datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Gaji perdana mereka resmi dicairkan, mengakhiri masa tunggu yang hampir dua bulan lamanya.
Pencairan gaji ini menjadi angin segar bagi para pegawai yang sebelumnya dilanda kekhawatiran. Proses pembayaran dimulai pada Kamis, 10 Juli 2025, dan berlanjut pada Jumat, 11 Juli 2025. Berita ini disambut dengan rasa lega, terutama mengingat kesulitan yang dialami beberapa pegawai selama menunggu hak mereka.
Keterlambatan Pencairan Gaji
Keterlambatan pencairan gaji ini disebabkan oleh beberapa kendala administratif. Penyesuaian sistem penggajian honorer menjadi salah satu faktor utama yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut sebelum gaji PPPK dapat dibayarkan.
Proses Pembayaran Gaji
Proses pembayaran gaji dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bintan. Usulan tersebut harus disertai dengan kelengkapan berkas persyaratan.
Kisah Penerima Gaji: Erwin
Salah satu penerima gaji, Erwin, seorang pegawai PPPK di lingkungan Pemkab Bintan, mengungkapkan rasa syukurnya setelah lama menanti. Ia mengakui dua bulan terakhir menjadi masa yang sulit karena harus mengatur keuangan secara hemat untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Sebelum pencairan gaji, Erwin bahkan kesulitan membeli bahan bakar untuk sepeda motornya agar dapat berangkat kerja. Dengan pencairan gaji sebesar Rp2,5 juta sesuai golongan V PPPK yang disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan, kini ia bisa bernapas lega.
Erwin menyampaikan perasaannya:
“Sekarang lega dan tenang, lantaran gaji pertama PPPK sudah bisa dicairkan.”
Harapan ke Depan
Meskipun pencairan perdana sempat mengalami penundaan, para pegawai berharap agar pembayaran gaji selanjutnya dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini penting agar mereka dapat fokus bekerja tanpa khawatir akan masalah finansial.
Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan segera memantapkan sistem administrasi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.