Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), usai rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).
Rapat tersebut diadakan sebagai respons cepat terhadap insiden yang terjadi di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan keamanan dan kualitas program yang ditujukan untuk generasi penerus bangsa.
“Setibanya di Tanah Air, Bapak Presiden langsung memimpin rapat di Halim bersama beberapa menteri, salah satunya membahas Program Makan Bergizi Gratis. Semalam pun pembahasan masih berlanjut, dan hari ini atas instruksi beliau, kami menggelar rapat lanjutan bersama sejumlah kementerian dan lembaga,” ujar Zulhas.
Presiden Prabowo sangat menaruh perhatian pada insiden yang terjadi di beberapa SPPG. Menurut Zulhas, keselamatan anak bukan hanya sekadar angka, melainkan menyangkut masa depan bangsa. Pemerintah pun bergerak cepat dengan mengambil sejumlah langkah strategis.
Langkah-langkah yang diambil meliputi penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi kedisiplinan di SPPG khususnya juru masak, serta sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah.
Zulhas menekankan pentingnya peran aktif dari berbagai pihak dalam perbaikan program MBG.
“Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” tegas Zulhas.
Pemerintah mewajibkan setiap SPPG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Hal ini menjadi perhatian khusus pasca insiden yang terjadi.
“Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tutur Zulhas.
Pemerintah juga melibatkan puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin.
“Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstitusikan puskesmas di seluruh tanah air, dan juga UKS, usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala,” jelas Zulhas.
Zulhas memastikan bahwa semua langkah yang diambil dilakukan secara terbuka. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.
“Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa koordinasi akan berlanjut pada Senin (29/9) pagi. Rapat akan melibatkan kepala daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda.
“Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGN,” ujarnya.
Rapat tersebut akan membahas standar sertifikat laik higienis dan sanitasi secara teknis.
Zulhas memastikan bahwa rapat koordinasi akan terus berlanjut antar kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah yang lebih serius.
“Kami juga akan tindak lanjuti rapat ini pada hari Rabu mendatang untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius,” ucap dia.
