Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menyampaikan pemerintah Indonesia terbuka terhadap aspirasi masyarakat terkait kebijakan platform digital. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas keputusan TikTok untuk menonaktifkan sementara fitur siaran langsung (live). Langkah TikTok ini diambil di tengah situasi keamanan dalam negeri yang belum kondusif.
Keputusan TikTok untuk menonaktifkan fitur live dilakukan secara sukarela, demikian disampaikan Menkominfo. Pemerintah menerima pemberitahuan resmi dari pihak TikTok mengenai hal ini dan berharap penonaktifan fitur tersebut bersifat sementara. Menkominfo menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti masukan yang diberikan.
Usai mengikuti rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025), Menkominfo Meutya Hafid mengatakan, “Tadi Presiden sudah menyampaikan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, serta akan menindaklanjuti masukan-masukan yang diberikan.”
Pemerintah berharap penonaktifan fitur live TikTok tidak berlangsung lama. Menkominfo mengungkapkan, “Kami melihat pemberitahuan dari TikTok bahwa mereka secara sukarela menurunkan fitur live. Kami justru berharap ini tidak berlangsung lama.”
Penonaktifan fitur live TikTok berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini memanfaatkan fitur tersebut untuk berjualan. Pemerintah memahami dampak ini dan berharap situasi keamanan segera membaik.
Meutya Hafid menambahkan, pemerintah berharap agar fitur live TikTok dapat segera dipulihkan jika kondisi keamanan membaik. Namun, ia juga menghimbau UMKM untuk tetap dapat berjualan melalui platform e-commerce lainnya, meskipun fitur live sementara tidak tersedia. Ia menyampaikan, “Kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan fitur live TikTok bisa kembali. Kami memahami ada UMKM yang terdampak, tapi diharapkan mereka tetap bisa berjualan melalui e-commerce meski tanpa live.”
Situasi ini mendorong pemerintah untuk terus berdialog dengan platform digital dan memastikan agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat, termasuk para pelaku UMKM. Pemerintah akan terus memantau situasi dan perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan platform digital di Indonesia. Ke depan, diharapkan tercipta kolaborasi yang baik antara pemerintah dan platform digital untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, produktif, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
