Kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang ke Indonesia mengukuhkan hubungan strategis kedua negara, khususnya di bidang ekonomi. Hasilnya? Empat nota kesepahaman (MoU) dan delapan poin kerja sama strategis ditandatangani, membangun kemitraan ekonomi dan perdagangan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
Dua dari empat MoU tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Fokusnya? Penguatan sektor industri dan rantai pasok, serta pelaksanaan proyek Two Countries Twin Parks (TCTP). Proyek ambisius ini bertujuan untuk membangun kawasan industri terpadu di Indonesia yang setara dengan kawasan industri modern di Tiongkok.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan visi pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Ia berharap kawasan ini dapat menyamai kemajuan kawasan industri modern seperti Shenzhen di Tiongkok, sebagai bagian dari proyek TCTP.
“Proyek Two Countries Twin Parks yang kami rencanakan berlokasi di Batang dengan luas sekitar 500 hektare, dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi seperti Shenzhen-nya Indonesia,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulisnya.
Selain Batang, kawasan industri di Bintan, Kepulauan Riau, juga menjadi bagian dari kerja sama ini, bermitra dengan kawasan industri di Provinsi Fujian, Tiongkok. Totalnya, tiga kawasan industri akan dikembangkan melalui kemitraan ini.
Airlangga menambahkan bahwa proyek TCTP akan menarik investasi asing yang signifikan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Indonesia. Ia memproyeksikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional.
“Ya, tentu investasi akan masuk, dan juga ada komitmen untuk memperkuat rantai pasok kedua negara. Kalau minimal Batang itu pengembangan awal itu USD3 miliar. Yang lain sedang dalam proses,” ungkapnya.
Proyek TCTP diharapkan memperkuat konektivitas rantai pasok antarnegara, menarik investasi berkualitas, dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkomitmen untuk mengawasi implementasi inisiatif strategis ini agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi kedua negara. Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia.
