Lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) teridentifikasi terlibat judi online sepanjang tahun 2024. Data mengejutkan ini berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Total transaksi judi online yang dilakukan oleh mereka mencapai angka fantastis: Rp957 miliar, dari 7,5 juta transaksi.
Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, mengungkapkan temuan ini. PPATK melakukan pencocokan data 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya mengungkap keterkaitan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut.
Dari hasil pencocokan data tersebut, ditemukan 571.410 NIK yang sama antara penerima bansos dan pemain judi online. Natsir menambahkan, angka tersebut bisa lebih besar jika data dianalisis lebih mendalam.
“Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ungkap Natsir Kongah pada Senin (7/7/2025).
Temuan ini mendorong kerja sama PPATK dengan Kementerian Sosial. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bansos lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Analisis rekening penerima bansos oleh PPATK akan menjadi pedoman utama.
Analisis tersebut akan membantu mengidentifikasi rekening-rekening penerima bansos yang tidak aktif atau hanya menerima transfer dana. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan, hingga 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bansos telah disalurkan kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 8 juta lebih KPM (80,49% dari total kuota) senilai Rp5,8 triliun.
Bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM (sekitar 84,71% dari target), dengan total nilai Rp9,2 triliun. Tambahan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan untuk 18,3 juta KPM juga telah disalurkan kepada 15 juta KPM, dengan total nilai Rp6,19 triliun. Data ini menunjukkan skala besar program bansos di Indonesia.
PPATK akan terus bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
