Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik langkah strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil. Upaya kolaborasi ini dinilai sangat krusial dalam menjaga perlindungan tenaga kerja nasional di tengah tantangan ekonomi.
Industri tekstil memegang peranan vital sebagai salah satu sektor padat karya yang menyerap jutaan pekerja. Munculnya tren PHK yang meningkat di sektor ini menjadi sinyal kuat perlunya kebijakan yang terintegrasi dan tanggap terhadap dinamika industri.
Netty menekankan bahwa pencegahan PHK harus menjadi prioritas utama. Hal ini penting mengingat dampak hilangnya pekerjaan bagi pekerja sangat luas, termasuk potensi hilangnya perlindungan maksimal, bahkan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang telah disiapkan negara.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa berbagai insentif yang telah diluncurkan pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan, perlu diperkuat dengan pengawasan yang ketat. Dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha di sektor tekstil juga menjadi kunci.
“Skema perlindungan seperti JKP pada dasarnya sudah disiapkan negara. Namun, skema tersebut akan kurang efektif jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, kebijakan pencegahan menjadi sangat penting,” ujar Netty.
Lebih lanjut, Netty mendorong terciptanya sinergi yang solid antar-kementerian dan lembaga. Kolaborasi antara Kemenaker, Kemenkeu, serta kementerian teknis lainnya diharapkan mampu merumuskan solusi komprehensif, baik jangka pendek maupun menengah. Tujuannya adalah memastikan industri tekstil tetap bertahan sembari menjaga hak-hak fundamental para pekerjanya.
“Perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri harus berjalan beriringan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap gelombang PHK dapat ditekan dan hak-hak pekerja tetap terjaga,” pungkas Netty.
