Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif bagi para pejabat tinggi negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra positif Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Menurut Bamsoet, mantan Ketua MPR RI, setiap pernyataan dan kebijakan pejabat negara berdampak langsung pada persepsi publik terhadap presiden dan pemerintahan. Komunikasi yang baik akan membangun citra positif, sementara komunikasi yang buruk dapat berdampak negatif.
Kekhawatiran Bamsoet ini didasari oleh dua kali teguran Presiden Prabowo kepada para pembantunya terkait kurang efektifnya komunikasi publik. Teguran tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna pada 21 Maret 2025 dan rapat terbatas pada 24 Maret 2025. Hal ini menunjukkan keprihatinan Presiden terhadap keluhan publik mengenai hal tersebut.
Pentingnya Komunikasi Publik yang Efektif
Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang lumrah. Namun, komunikasi yang efektif mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Pejabat tinggi negara perlu mampu menjelaskan kebijakan dengan bijaksana dan tanpa emosi, sehingga terbangun komunikasi dua arah yang sehat dan produktif.
Komunikasi yang baik bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memahami aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup kemampuan mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, serta meresponnya dengan tepat dan transparan.
Strategi Peningkatan Komunikasi Publik
Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik, pemerintah perlu menerapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah mengadakan lebih banyak forum dialog dan diskusi publik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Selain itu, perlu ditingkatkan pula pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya sebagai saluran komunikasi yang efektif dan menjangkau masyarakat luas. Penting juga untuk memastikan konsistensi pesan yang disampaikan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan kunci keberhasilan komunikasi publik. Pemerintah perlu terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, serta bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya.
Dampak Negatif Komunikasi yang Buruk
Komunikasi publik yang buruk dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatnya polarisasi politik, dan melemahnya stabilitas nasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi publik merupakan investasi penting bagi keberhasilan pemerintahan.
Dampak negatif lainnya termasuk penyebaran informasi yang salah atau hoaks, yang dapat memicu keresahan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu terus berupaya melawan penyebaran hoaks dengan meningkatkan literasi digital masyarakat dan memperkuat kerja sama dengan media massa.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo, komunikasi publik yang efektif sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi keberhasilan program-program pemerintah.
Kesimpulannya, komunikasi publik yang efektif dan berkelanjutan merupakan pilar penting bagi kesuksesan pemerintahan. Para pejabat tinggi negara perlu menyadari peran penting mereka dalam membangun komunikasi yang baik dengan rakyat.
